POROS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak memperlakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara istimewa dalam pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi kasus korupsi pengurusan dana hibah APBD Pemprov Jawa Timur.
“Pada prinsipnya tidak ada pengistimewaan dalam pemeriksaan terhadap saksi. Saat ini saksi sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik” kata Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).
Dalam rangkaian penyidikan perkara ini Budi mengatakan, tim KPK juga melakukan rangkaian kegiatan pemeriksaan beberapa saksi, penyitaan dan sejumlah langkah penyidikan lainnya di wilayah Jawa Timur (Jatim) seperti Khofifah hari ini.
Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021-2022.
Pantauan Kalangan awak Media, Khofifah tiba di tempat pemeriksaan melalui pintu sisi belakang Gedung Tribrata Polda Jatim yang tak terawasi jurnalis. Meski demikian sejumlah aktivis anti korupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim telah tiba di Polda Jatim mendampingi Khofifah.
“MAKI Jawa Timur akan mendampingi Ibu Gubernur Jatim dalam permintaan keterangan dari KPK” kata Ketua MAKI Jatim Heru Prasetyo.
Heru mengatakan, berdasarkan komunikasinya dengan Khofifah, Gubernur Jatim itu siap menjalani pemeriksaan dan menjawab pertanyaan penyidik KPK.
“Komunikasi yang terjadi pagi ini tadi ibu siap untuk menghadiri, sangat fokus untuk menjawab apa yang beliau tau, beliau dengar dan beliau ketahui” ucapnya.
Menurutnya, berdasarkan konstruksi hukum dana hibah ini, Khofifah hanya mengesahkan dan menandatangani saja. Sementara tanggungjawab sebenarnya lebih besar pada Tim Anggaran APBD Pemprov Jatim.
“Sehingga saya yakin jauh sekali kalau mau menyentuh ibu untuk bisa diseret sebagai tersangka”. katanya.
