JAMBI, Porosjambimedia.com – Pemerintah pusat memperkuat dukungan terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Salah satu dukungan tersebut berupa penambahan armada udara untuk mempercepat proses pemadaman di wilayah yang terdampak maupun berpotensi mengalami kebakaran.
Dukungan itu disampaikan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Provinsi Jambi di Markas Manggala Agni Daops Sumatera IX, Kota Jambi, Selasa (25/8/2026).
Dalam pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, BMKG dan sejumlah instansi terkait tersebut, Raja Juli mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan berbagai pihak dalam menghadapi ancaman karhutla.
Menurutnya, penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan gerak cepat sekaligus kerja bersama antarinstansi. Karena itu, pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan terhadap kebutuhan operasional di lapangan.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pengerahan satu unit tambahan helikopter water bombing melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan tambahan armada itu, Jambi nantinya akan diperkuat tiga unit helikopter water bombing. Keberadaan armada udara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecepatan respons ketika ditemukan titik api, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan atau personel melalui jalur darat.
Selain penambahan helikopter, pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan pendukung lainnya yang dijadwalkan dikirim dalam pekan ini. Bantuan tersebut ditujukan untuk memperkuat kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi karhutla.
Kolaborasi Jadi Kunci
Raja Juli juga menekankan bahwa upaya pengendalian karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah maupun aparat. Pencegahan harus melibatkan masyarakat dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar kawasan rawan kebakaran.
Salah satu hal yang kembali ditekankan adalah larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko meluasnya kebakaran, khususnya ketika kondisi cuaca dan lahan mendukung terjadinya penyebaran api.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat untuk mengedepankan koordinasi dan tidak bekerja sendiri-sendiri.
Sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat deteksi, pemadaman, sekaligus pencegahan karhutla.
Pemetaan Penanganan di Sejumlah Wilayah
Pada kesempatan yang sama, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan dalam menghadapi ancaman karhutla di wilayah Jambi.
Paparan tersebut antara lain berkaitan dengan kesiapan pos penanganan, pola koordinasi antarinstansi serta kondisi titik api yang masih menjadi perhatian di sejumlah daerah.
Data dan perkembangan lapangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Terlebih, potensi kebakaran masih perlu diwaspadai selama kondisi musim kemarau berlangsung.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Danrem 042/Gapu, perwakilan Kapolda Jambi melalui Dirkrimsus Polda Jambi, Kajati Jambi, BMKG, Kalak BPBD, Manggala Agni, Bupati Muaro Jambi, Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Dandim 0415/Jambi dan Kapolresta Jambi.
Selain itu, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Rakor yang berlangsung di Markas Manggala Agni Daops Sumatera IX/Kota Jambi, Jalan Lingkar Barat No. 338, Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, menjadi momentum untuk menyatukan langkah dalam menghadapi ancaman karhutla.
Dengan tambahan armada pemadaman udara dan semakin kuatnya koordinasi lintas sektor, penanganan karhutla di Jambi diharapkan menjadi lebih cepat, terukur dan efektif.
Pemerintah juga terus mendorong langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas, sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pihak untuk menjaga kawasan hutan dan lahan dari ancaman api. (Hst)
