Teheran,Porosjambimedia.com– Pemerintah Iran secara resmi menetapkan militer negara-negara Eropa sebagai organisasi teroris. Keputusan ini merupakan respons langsung atas langkah Uni Eropa yang lebih dulu melabeli Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dengan status serupa.
Mengutip laporan AFP, Minggu (1/2/2026), suasana tegang mewarnai sidang parlemen Iran. Sejumlah anggota parlemen tampil mengenakan seragam hijau khas Garda Revolusi sebagai simbol dukungan. Dalam sesi tersebut, terdengar yel-yel keras bernada kecaman terhadap Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Eropa.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa penetapan tersebut mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Tindakan Balasan Iran. Regulasi itu memberi dasar hukum untuk mengklasifikasikan pasukan militer negara Eropa sebagai kelompok teroris, menyusul keputusan Uni Eropa terhadap IRGC. Meski demikian, dampak praktis dari kebijakan ini belum dijelaskan secara rinci.
Undang-undang tersebut pertama kali diberlakukan pada 2019, saat Amerika Serikat memasukkan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris. Sidang kali ini juga bertepatan dengan peringatan 47 tahun kepulangan Ayatollah Ruhollah Khomeini dari pengasingan, momen bersejarah yang menandai berdirinya Republik Islam Iran pada 1979.
IRGC dikenal sebagai pilar ideologis utama militer Iran dengan tugas menjaga revolusi Islam dari ancaman internal maupun eksternal. Namun, pemerintah Barat menuduh Garda Revolusi terlibat dalam penindakan keras terhadap gelombang demonstrasi di Iran yang menelan ribuan korban jiwa.
Iran menepis tuduhan tersebut dan menyebut kerusuhan sebagai hasil rekayasa “aksi terorisme” yang didukung Amerika Serikat dan Israel. Uni Eropa sendiri menyetujui pelabelan IRGC sebagai organisasi teroris pekan lalu, sejalan dengan langkah serupa yang telah diambil AS, Kanada, dan Australia.
Ghalibaf menilai kebijakan Eropa itu hanya mempercepat penurunan pengaruh kawasan tersebut dalam tatanan geopolitik global. Ia juga mengklaim keputusan tersebut justru memperkuat dukungan publik di dalam negeri terhadap Garda Revolusi.
Ketegangan ini terjadi di tengah saling ancam antara Teheran dan Washington terkait kemungkinan konfrontasi militer. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengisyaratkan kesiapan intervensi dengan mengerahkan armada kapal induk ke kawasan, meski belakangan kedua pihak menyatakan masih membuka peluang dialog. (Dta)
