Putusan perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dibacakan dalam sidang pleno MK di Jakarta, Rabu (17/12/2025). Dalam amar putusannya, MK menegaskan perlunya keseimbangan antara hak pencipta, pelaku usaha pertunjukan, dan kepentingan publik dalam menikmati karya musik.
Izin Penggunaan Karya dan Peran LMK
Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta pada prinsipnya tidak dapat menolak penggunaan karya jika pihak lain telah mengajukan permohonan izin secara sah.
“Penggunaan ciptaan dapat dilakukan melalui izin langsung kepada pemegang hak cipta atau secara tidak langsung melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK),” ujar Saldi dalam persidangan.
MK juga meminta DPR untuk memperjelas kriteria “alasan yang sah” bagi pencipta dalam menolak penggunaan karya, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Salah satu poin penting putusan MK adalah penegasan bahwa penyelenggara pertunjukan komersial merupakan pihak yang wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan penyelenggara pertunjukan memiliki data paling akurat terkait jumlah tiket dan nilai komersial suatu acara, sehingga bertanggung jawab atas pembayaran royalti.
“Pihak penyelenggara pertunjukanlah yang wajib membayar royalti saat ciptaan digunakan dalam pertunjukan komersial,” tegasnya.
Dorong Reformasi Sistem Royalti
MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menyusun sistem pemungutan dan pendistribusian royalti secara kolektif, transparan, dan akuntabel melalui LMK.
Selain itu, MK menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran hak cipta harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice).
Amar Putusan Pokok MK
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menafsirkan frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta mencakup penyelenggara pertunjukan komersial.
3. Menafsirkan frasa “imbalan yang wajar” harus sesuai mekanisme dan tarif peraturan perundang-undangan.
4. Menegaskan penerapan sanksi pidana dilakukan dengan prinsip restorative justice.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara RI.
6. Menolak permohonan selain dan selebihnya.
Putusan ini juga disertai pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.
Daftar Musisi Pemohon
Permohonan uji materi ini diajukan oleh 29 musisi lintas generasi, antara lain Armand Maulana, Ariel NOAH, Raisa, Rossa, Titi DJ, Judika, Bunga Citra Lestari, Nadin Amizah, hingga Vidi Aldiano dan Tantri Kotak.
Makna Putusan
Putusan MK ini diharapkan menjadi dasar pembenahan ekosistem musik nasional, terutama dalam menciptakan kepastian hukum pembayaran royalti, perlindungan hak pencipta, serta keadilan bagi seluruh pelaku industri kreatif. (Hst)
