Porosjambimedia.com – Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar mahasiswa di berbagai universitas di Iran kembali memicu ketegangan politik nasional. Demonstrasi ini menjadi yang terbesar sejak penindakan keras aparat terhadap aksi protes bulan lalu yang menewaskan sejumlah warga.
Menurut laporan BBC, rekaman yang telah diverifikasi menunjukkan ratusan mahasiswa berbaris di kampus Universitas Teknologi Sharif di Teheran pada Minggu (22/2/2026). Para demonstran membawa bendera nasional dan meneriakkan slogan anti-pemerintah, termasuk seruan “matilah diktator” yang ditujukan kepada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Situasi memanas ketika kelompok pendukung pemerintah muncul di lokasi yang sama. Bentrokan fisik antara kedua kubu pun tidak dapat dihindari, meski sebelumnya demonstrasi berlangsung damai.
Aksi serupa juga terjadi di Universitas Shahid Beheshti dan Universitas Teknologi Amir Kabir, di mana mahasiswa melakukan aksi duduk dan meneriakkan tuntutan kebebasan serta reformasi. Di kota Mashhad, mahasiswa juga turun ke jalan sambil menyerukan hak-hak mereka dan kebebasan.
Demonstrasi ini juga menjadi momen penghormatan bagi ribuan korban yang tewas dalam gelombang protes sebelumnya. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah penangkapan dalam aksi terbaru tersebut.
Ketegangan domestik ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran. Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Presiden Donald Trump bahkan menyatakan sedang mempertimbangkan kemungkinan tindakan militer terbatas jika negosiasi nuklir tidak mencapai kesepakatan.
Pertemuan antara pejabat Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Swiss sebelumnya disebut menghasilkan kemajuan, namun belum ada keputusan final. Trump menyebut dunia akan segera mengetahui apakah kesepakatan tercapai atau langkah militer akan diambil.
Gelombang demonstrasi mahasiswa ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan politik di Iran, serta menjadi tantangan serius bagi stabilitas pemerintahan saat ini. (Dta)
