Jakarta, Porosjambimedia.com– Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Kebijakan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 yang digelar di Davos, Swiss.
Dalam forum ekonomi global tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN demi meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dari total 1.044 BUMN yang saat ini berada di bawah pengelolaan Danantara, jumlahnya akan dipangkas menjadi sekitar 300 perusahaan saja.
Menurut Prabowo, langkah ini dilakukan untuk menghilangkan tumpang tindih usaha dan pemborosan yang selama ini membebani kinerja BUMN. Pemerintah akan fokus pada rasionalisasi dan penguatan perusahaan strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.
Selain memangkas jumlah BUMN, Prabowo juga membuka peluang perekrutan tenaga profesional asing untuk menduduki posisi manajemen, baik di Danantara maupun di BUMN yang berada di bawah naungannya. Kebijakan ini bertujuan agar tata kelola perusahaan dapat memenuhi standar internasional dan mengadopsi praktik terbaik global.
Sejumlah BUMN telah lebih dulu menerapkan kebijakan ini, salah satunya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menunjuk warga negara asing sebagai direksi. Tak hanya itu, Danantara juga telah melibatkan tokoh-tokoh global dalam struktur organisasinya, termasuk investor dan ekonom internasional yang duduk di jajaran penasihat dan komite investasi.
Langkah ini menandai komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi menyeluruh terhadap BUMN agar lebih profesional, transparan, dan kompetitif di tingkat global. (Khy)
