Jakarta, Porosjambimedia.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dalam pidato penutupan, Puan menyoroti dinamika global yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya ketegangan internasional, konflik bersenjata, serta eskalasi perang dagang yang berdampak pada rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi dunia. Ia menegaskan bahwa kondisi global yang saling terhubung menuntut Indonesia untuk memperkuat daya tahan dan daya saing nasional agar memiliki posisi tawar yang kuat.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat dan keadilan sosial. Ia menekankan pentingnya diplomasi yang efektif dan berorientasi pada solusi damai dalam menghadapi tantangan global.
Puan juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace, badan pengawas multilateral yang dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawal pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza serta implementasi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan posisi strategis Indonesia, termasuk sebagai Presiden Dewan HAM PBB, untuk berkontribusi nyata dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza dan mendorong kemerdekaan Palestina.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia di forum internasional harus tetap berlandaskan politik luar negeri bebas dan aktif serta menjunjung prinsip kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Piagam PBB dan Pembukaan UUD 1945.
Dalam masa persidangan ini, DPR juga memperkuat diplomasi parlemen melalui pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen dari berbagai negara sahabat guna membangun dialog dan kerja sama atas isu-isu global.
Di bidang ekonomi, DPR berkomitmen mengawal kebijakan penguatan industri nasional, ketahanan pangan dan energi, pengembangan UMKM, serta perlindungan tenaga kerja. Sementara di bidang sosial dan budaya, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan tetap menjadi prioritas.
Pada sektor politik, DPR menegaskan komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia melalui regulasi yang memiliki legitimasi sosial yang kuat.
Puan menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa DPR akan terus memastikan kehadiran Indonesia dalam ekosistem global menjadi peluang untuk memperkuat kedaulatan, kesejahteraan, dan martabat bangsa. (Khy)
