Jakarta, Porosjambimedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat melalui Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Satgas Galapana) mengungkap empat persoalan utama yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, T.A. Khalid, menyampaikan hasil koordinasi Satgas Galapana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah dalam rapat yang digelar di Banda Aceh pada Sabtu (10/1/2026). Dalam rapat tersebut, Khalid bertindak sebagai penanggung jawab DPR yang menjembatani tindak lanjut antara parlemen dan pemerintah.
Menurut Khalid, Satgas Galapana telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan serta berkoordinasi dengan para kepala daerah di Aceh yang wilayahnya terdampak bencana pada awal Januari 2026. Seluruh temuan dan laporan dari lapangan kemudian dirangkum dan dibahas dalam rapat lanjutan pada 5 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa sebagian persoalan dapat segera ditangani berkat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berjalan efektif. Salah satu isu yang berhasil diselesaikan adalah penyesuaian konsep hunian sementara (Huntara) agar lebih ramah bagi perempuan dan anak.
Khalid menyebutkan, empat masalah utama yang masih menjadi fokus penanganan pascabencana meliputi normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan, percepatan pembangunan Huntara, pembukaan akses infrastruktur ke wilayah yang masih terisolasi, serta pembersihan rumah warga dengan kategori rusak ringan.
Ia menambahkan, tumpukan kayu dan material di sejumlah sungai masih berpotensi memicu banjir meskipun hujan hanya turun dalam waktu singkat, sehingga penanganan normalisasi sungai menjadi prioritas mendesak. (Khy)
