JAKARTA, PorosJambiMedia.com — Pemerintah tengah bersiap melakukan langkah tegas terhadap praktik mafia ekonomi yang selama ini merugikan keuangan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, akan ada penangkapan besar-besaran terhadap jaringan mafia penyelundupan di berbagai sektor strategis.
“Sudah ada nama-namanya. Tinggal kami pilih siapa yang akan diproses lebih dulu. Banyak yang bermain di sektor tekstil, baja, dan lainnya,” ujar Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025).
Menurut Purbaya, praktik penyelundupan dan manipulasi dokumen seperti under invoicing (pelaporan nilai impor lebih rendah dari harga sebenarnya) masih menjadi masalah serius yang menggerogoti penerimaan negara.
Sektor industri seperti tekstil dan baja disebut menjadi ladang subur bagi pelaku penyelundupan. Modusnya beragam, mulai dari manipulasi dokumen, permainan pajak impor, hingga penghindaran bea masuk.
“Yang paling banyak itu di sektor tekstil dan baja. Kita sedang siapkan langkah penegakan hukum yang tegas,” kata Purbaya.
Meski belum mengungkap nilai pasti kerugian negara, ia memastikan potensi kerugian mencapai angka signifikan dan saat ini sedang dihitung oleh tim audit internal Kemenkeu.
“Masih kita hitung. Tapi nilainya pasti besar, karena praktik ini berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak,” tegasnya.
Selain menindak mafia dari luar, Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk melakukan “bersih-bersih” di tubuh Kementerian Keuangan, khususnya di dua direktorat yang paling strategis: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Kita berantas kebocoran bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Ada pegawai yang bermain, akan kami tindak tegas,” ujar Purbaya.
Sebagai bentuk keterbukaan dan partisipasi publik, Kemenkeu juga resmi meluncurkan layanan pengaduan masyarakat bertajuk “Lapor Pak Purbaya”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat langsung melaporkan indikasi penyimpangan, pungli, atau penyelundupan yang melibatkan aparat pajak maupun bea cukai.
Nomor WhatsApp 0822 4040 6600 kini resmi digunakan sebagai kanal utama pelaporan masyarakat.
Layanan ini dibuka setiap hari dan dikelola langsung oleh tim pengawasan internal Kemenkeu.
“Silakan masyarakat lapor kalau ada petugas nakal atau masalah di bea cukai dan pajak. Kami akan tindaklanjuti. Ini bagian dari reformasi menyeluruh,” kata Purbaya menegaskan.
Purbaya memastikan kebijakan bersih-bersih mafia ekonomi dan penegakan disiplin pegawai akan menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat penerimaan negara.
“Arah ke depan, kita ingin pertumbuhan ekonomi lebih cepat dengan menutup semua kebocoran. Kami bekerja keras memastikan sistem pajak dan bea cukai bersih dari mafia,” ujarnya optimistis.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara dan memperkuat pondasi ekonomi nasional di tengah tantangan global yang dinamis. (Hst)
Related Posts:
Sumber Berita : CNN INDONESIA
