JAKARTA, Porosjambimedia.com – Isu anggaran pengadaan kaus kaki untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nilai anggaran yang disebut mencapai Rp6,9 miliar memicu sorotan dan kritik publik terkait penggunaan dana negara.
Program SPPI sendiri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertujuan merekrut sarjana sebagai aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa angka-angka yang viral tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, pengadaan perlengkapan memang ada, namun tidak dalam jumlah fantastis seperti yang ramai diperbincangkan. Ia juga membantah isu pengadaan barang lain seperti laptop dalam jumlah besar maupun alat makan bernilai triliunan rupiah.
“Pengadaan itu memang ada, tetapi tidak sebesar yang diberitakan,” ujarnya.
Terkait kaus kaki, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung. Ia menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut merupakan bagian dari fasilitas peserta selama menjalani pendidikan dalam program SPPI.
Pelaksanaan pendidikan tersebut, lanjutnya, diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan melalui skema swakelola tipe 2. Dalam skema ini, seluruh kebutuhan kegiatan, termasuk perlengkapan peserta, menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara.
“Perlengkapan seperti kaus kaki diberikan saat pendidikan dan bukan pengadaan langsung oleh BGN,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh kebutuhan dalam program SPPI disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dan dilakukan secara proporsional.
Viralnya isu ini mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara. Pemerintah pun diharapkan terus meningkatkan transparansi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik. (Hst)
