Jakarta, Porosjambimedia.com– Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membutuhkan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan responsif. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghadirkan platform pengaduan daring yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
Charles menilai, hingga kini masih banyak temuan di lapangan terkait kualitas makanan yang dibagikan melalui program MBG. Aduan yang diterimanya mencakup menu dengan kandungan gizi yang tidak sesuai standar hingga kondisi makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, seperti basi, rusak, atau melewati masa kedaluwarsa.
Ia juga menyoroti masih ditemukannya penggunaan makanan olahan berlebihan atau *ultra-processed food* seperti sosis, nugget, dan produk tinggi gula dalam menu MBG. Menurutnya, praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama program yang berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak dan kelompok rentan.
Untuk itu, Charles mengusulkan agar BGN membangun sistem pengaduan terintegrasi berbasis digital. Melalui kanal ini, masyarakat dapat melaporkan temuan secara cepat, lengkap dengan bukti pendukung, sehingga proses evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Ia menambahkan, pengadaan platform pengaduan bukanlah hal yang sulit mengingat besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk pengembangan sistem digital. Charles bahkan menyebut keberhasilan aplikasi pengaduan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai contoh yang dapat direplikasi.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari cakupan penerima manfaat, melainkan dari dampak nyata terhadap kesehatan dan status gizi masyarakat. Kehadiran kanal aduan publik diharapkan menjadi alat kontrol yang mendorong penyedia makanan untuk menjaga mutu dan keamanan pangan secara konsisten. (Khy)
