Jakarta, Porosjambimedia.com – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Langkah percepatan ini dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan distribusi kebutuhan pokok masyarakat berjalan lancar.
Menurutnya, pemerintah memberi perhatian khusus pada ketersediaan pangan, air bersih untuk konsumsi dan ibadah, sandang, serta percepatan relokasi pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara yang lebih layak.
Selain itu, Safrizal menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, komunikasi, serta pengendalian aliran sungai dan perbaikan tanggul. Seluruh program tersebut dikerjakan secara bersamaan agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Pemulihan Pascabencana, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama DPR RI. Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan dalam proses pemulihan Aceh.
Dalam forum tersebut, seluruh pihak sepakat menanggalkan ego sektoral dan mengedepankan kerja kolaboratif agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif dan terarah.
Sejumlah capaian telah dilaporkan, salah satunya di sektor pendidikan. Pemerintah berhasil membersihkan ribuan sekolah terdampak dan kembali mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. Dukungan juga diberikan melalui pendirian tenda belajar, penyaluran paket perlengkapan sekolah, serta pemberian tunjangan khusus bagi guru yang terdampak bencana.
Di bidang kesehatan, ribuan tenaga medis telah dikerahkan dan sebagian besar fasilitas layanan kesehatan kembali beroperasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa puskesmas yang direncanakan untuk direlokasi demi menjamin pelayanan yang lebih aman dan optimal.
Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI, TA Khalid, bersama perwakilan pemerintah pusat menyepakati sejumlah prioritas pada tahap pemulihan. Fokus diarahkan pada perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan desa dan antarwilayah, pengaktifan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan penanganan infrastruktur terus dilakukan secara bertahap dan simultan di seluruh daerah terdampak, termasuk pemantauan jembatan Bailey agar dapat digunakan secara optimal.
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga negara, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah, dengan tujuan memperoleh pembaruan progres dan memastikan pemulihan Aceh berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran. (Khy)
