JAKARTA, Porosjambimedia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh harus dilakukan secara kolektif dan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Menurutnya, dampak bencana di Aceh merupakan yang terberat dibanding wilayah lain di Sumatera.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR bersama kementerian/lembaga dan kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Tito memaparkan bahwa dari total 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi, Aceh menjadi wilayah dengan jumlah daerah terdampak terbanyak. Dari 18 kabupaten/kota di Aceh, baru 11 daerah yang dinilai mulai menunjukkan pemulihan signifikan.
“Indikator utama pemulihan adalah roda pemerintahan dan ekonomi sudah berjalan. Dari 18 daerah di Aceh, saat ini baru 11 yang mulai pulih, sementara 7 daerah masih membutuhkan perhatian serius,” ujar Tito.
Tujuh daerah yang masih memerlukan penanganan intensif antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya, yang bahkan kembali terdampak banjir dalam beberapa hari terakhir.
Ia menekankan bahwa Aceh Tamiang menjadi daerah dengan kondisi paling berat karena pemerintahan setempat belum berjalan optimal, sehingga pemulihan ekonomi juga terhambat.
“Daerah lain memang masih memiliki pengungsi, namun secara umum pemerintahan dan ekonomi relatif berjalan. Yang paling berat adalah Aceh Tamiang,” jelasnya.
Sementara itu, Mendagri menyebut proses pemulihan di Sumatera Utara berjalan lebih cepat. Dari 18 daerah terdampak, hanya 5 daerah yang masih memerlukan penanganan lanjutan. Di Sumatera Barat, dari 16 daerah terdampak, tersisa 3 wilayah yang perlu perhatian khusus, yakni Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Untuk mendukung pemulihan menyeluruh, Tito menyebut kebutuhan anggaran nasional mencapai sekitar Rp 59,25 triliun. Rinciannya, Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pemulihan berbagai sektor vital, mulai dari kantor pemerintahan desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
“Pemulihan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dikeroyok bersama oleh seluruh kementerian dan lembaga agar masyarakat segera bangkit,” tegas Tito. (Hst)
