Jakarta,Porosjambimedia.com — Indonesia mungkin sudah menuju swasembada beras, tapi harga beras di lapangan justru bikin masyarakat “ngelus dada.” Riset terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia mengungkap, ketimpangan harga beras antarwilayah di Indonesia bukan makin kecil, justru semakin melebar.
Peneliti LPEM UI Rizki Nauli Siregar membeberkan tiga penyebab utama yang menahan harga beras tetap tinggi: pembatasan impor, tingginya biaya logistik, dan alih fungsi lahan pertania
Rizki menjelaskan, sejak pemerintah memperketat impor beras pasca-2004, harga beras domestik mulai “berjalan sendiri,” tak lagi mengikuti tren harga dunia. “Di masa sebelum pembatasan impor, perbedaan harga antarwilayah di Indonesia relatif kecil,” ujarnya.
Namun setelah kebijakan pembatasan diberlakukan, selisih harga antar daerah meningkat tajam, menandakan lemahnya perdagangan antarwilayah dan distribusi beras di dalam negeri.
Sebagai perbandingan, pada era BJ Habibie tahun 1999, impor beras pernah mencapai 3 juta ton untuk mengatasi krisis pangan. Kini, impor ditekan seminimal mungkin, tapi konsekuensinya adalah harga beras di beberapa daerah non-produksi jadi jauh lebih mahal.
Masalah kedua: logistik dan transportasi yang mahal. Rizki mencatat, biaya logistik menyumbang 28–40% dari margin perdagangan beras, dengan biaya transportasi mencapai 85–91% dari total biaya logistik.
“Transportasi menjadi faktor terbesar dalam ongkos distribusi. Ini yang membuat harga beras di Papua, NTT, atau daerah kepulauan lain jauh lebih mahal dibanding Jawa,” jelasnya. Kondisi infrastruktur memang sudah membaik, tapi rantai distribusi beras masih panjang dan boros.
Dalam satu dekade terakhir, luas panen padi turun drastis dari 13 juta hektare (2010) menjadi 10,6 juta hektare (2020). Akibatnya, pedagang harus mencari pasokan dari daerah lain, yang menambah biaya logistik dan memperlebar disparitas harga.
“Banyak lahan beralih fungsi karena hasil pertanian yang rendah dan minimnya dukungan kebijakan yang berpihak pada petani kecil,” ungkap Rizki. Kondisi ini bukan hanya menekan petani, tapi juga mengancam ketahanan pangan nasional.
Rizki menawarkan tiga langkah kunci untuk menata ulang tata niaga beras di Indonesia:
1. Ketahanan pangan berbasis solusi lokal. Dorong diversifikasi pangan sesuai potensi daerah agar tidak semua wilayah bergantung pada beras. “Pangan lokal seperti sagu, jagung, atau umbi bisa jadi alternatif yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
2. Evaluasi rantai nilai beras secara menyeluruh. LPEM UI menilai belum ada kajian komprehensif tentang rantai pasok beras dari petani hingga konsumen. “Harga bisa dijadikan indikator utama untuk mendeteksi kelangkaan atau distorsi pasar,” katanya.
3. Transisi ke produksi beras rendah karbon dan tahan iklim. Indonesia perlu mencontoh Vietnam, yang mulai menguji sistem pertanian padi rendah karbon untuk meningkatkan hasil tanpa merusak lingkungan. “Transformasi ini bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga pendapatan petani,” tambah Rizki.
Rizki menegaskan, membuka keran perdagangan beras tanpa strategi adaptasi bukan solusi instan. “Petani kecil tak akan mampu bersaing jika langsung dihadapkan pada pasar bebas,” tulisnya. Ia menyarankan bauran kebijakan cerdas yang menjaga stabilitas harga tanpa memicu korupsi atau ketimpangan baru.
Riset ini memberi sinyal penting: swasembada bukan jaminan harga stabil. Tanpa efisiensi distribusi, perlindungan petani, dan kebijakan pangan yang adaptif terhadap iklim, harga beras akan tetap fluktuatif dan tidak merata.
Dalam situasi seperti ini, swasembada beras memang membanggakan — tapi harga di pasar masih membuat banyak warga harus mengelus dada. (Hst)
Related Posts:
Sumber Berita : CNBC INDONESIA
