JATIM, PorosJambiMedia.com – Pemerintah pusat menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk sekitar 600 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, setelah ditemukan indikasi keterlibatan mereka dalam aktivitas judi online (judol).
Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo, yang menjelaskan bahwa temuan itu berasal dari hasil penelusuran Kementerian Sosial (Kemensos) melalui basis data nasional penerima bansos.
“Ketika Pak Menteri berkunjung ke Malang, kami diperlihatkan data hasil pemetaan nasional. Dari situ terlihat sekitar 600 penerima dari Magetan yang dihentikan bantuannya karena terindikasi judi online,” ujar Parminto saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, hingga kini Dinas Sosial Magetan belum menerima data resmi By Name By Address (BNBA) dari Kemensos. Artinya, identitas lengkap penerima yang terkena penghentian belum bisa diverifikasi secara langsung oleh pihak daerah.
“Kami belum tahu nama-namanya secara rinci karena belum ada data resmi yang dikirimkan. Kami masih menunggu untuk bisa melakukan pengecekan lapangan,” tambahnya.
Parminto menegaskan, penghentian penyaluran bansos tidak otomatis membuat penerima langsung dihapus dari daftar manfaat. Sebagian penghentian bisa terjadi karena perubahan desil kesejahteraan, yaitu pembaruan status ekonomi warga berdasarkan data terbaru.
“Kalau alasannya perubahan desil, artinya yang bersangkutan sudah tidak termasuk kategori miskin ekstrem. Tapi kalau masih dalam desil 1–5, kami akan bantu untuk diajukan ulang,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Dinsos Magetan meminta masyarakat yang merasa masih berhak menerima bantuan agar mengajukan verifikasi ulang melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Warga cukup melapor ke pendamping sosial di desa masing-masing dengan membawa bukti pendukung agar bisa dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah pusat.
Selain kasus dugaan judi online, Dinsos Magetan juga mencatat adanya pengurangan jumlah penerima bantuan akibat pembaruan sistem data kesejahteraan. Sekitar 6.000 peserta PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) dinonaktifkan karena status ekonominya naik dari desil 1–5 menjadi desil 6–10.
Pemerintah daerah berharap agar seluruh proses verifikasi dan klarifikasi dapat berjalan transparan sehingga bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online. (Hst)
