Jambi, Porosjambimedia.com– Skandal hilangnya saldo nasabah dan lumpuhnya layanan digital Bank Jambi bukan sekadar gangguan teknis. Ini adalah krisis kepercayaan publik yang paling serius dalam sejarah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Ketua DPC PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, menyatakan peristiwa ini sebagai kegagalan manajerial yang tidak bisa ditoleransi.
Menurut Roland, bank daerah seharusnya menjadi simbol stabilitas dan keamanan dana masyarakat. Namun yang terjadi justru kepanikan massal, saldo yang dipertanyakan, serta pembekuan sistem secara serentak dengan alasan “investigasi internal”.
“Ketika sistem dimatikan total dan nasabah tidak bisa mengakses uangnya sendiri, itu bukan sekadar maintenance. Itu kegagalan kepemimpinan. Publik tidak butuh narasi angin sorga untuk menenangkan. Publik butuh kepastian dan tanggung jawab,” tegasnya.
PERMAHI Jambi menilai krisis ini menunjukkan lemahnya manajemen risiko, keamanan siber, dan pengawasan internal. Dalam prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kegagalan yang mengguncang kepercayaan publik adalah tanggung jawab direksi dan komisaris.
Jika dalam waktu segera tidak dilakukan audit forensik independen yang diumumkan secara transparan kepada publik, serta tidak ada jaminan pemulihan sistem yang bisa diverifikasi secara terbuka, maka seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi lebih baik mengundurkan diri. Jika tidak, Gubernur sebagai pemegang saham pengendali harus mencopot mereka.
“Kepercayaan itu mahal. Sekali runtuh, tidak bisa ditebus dengan konferensi pers. Kepemimpinan diuji saat krisis. Jika tidak mampu menjawab krisis, maka harus tahu diri,” ujar Roland.
PERMAHI Jambi juga membuka posko advokasi bantuan hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap kejanggalan transaksi. Roland menegaskan, tekanan publik adalah mekanisme kontrol dalam negara hukum.
“Kami mengajak masyarakat Jambi bersuara. Jangan diam ketika dana kita dipertaruhkan. Ini bukan hanya soal saldo, ini soal harga diri dan keamanan uang rakyat. Jika manajemen tidak mundur, maka tekanan publik akan semakin besar.”
Roland menutup dengan pernyataan keras,
“Bank Pembangunan Daerah tidak boleh berubah menjadi Bank Penghancur Daerah. Mundur adalah pilihan terhormat. Bertahan dalam kegagalan adalah bentuk pengabaian terhadap rakyat.”
