Jakarta, Porosjambimedia.com– Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla (JK), menilai bahwa permasalahan banjir, kemacetan, dan kebersihan di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari pola hunian masyarakat yang masih didominasi rumah tapak. Menurutnya, solusi jangka panjang bagi ibu kota adalah beralih ke hunian bertingkat.
Hal tersebut disampaikan JK usai mengikuti kegiatan kerja bakti bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026). Ia menyebut, kota besar seperti Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan pola hunian horizontal jika ingin terbebas dari banjir dan masalah lingkungan lainnya.
JK menegaskan bahwa dirinya tidak menyalahkan warga yang saat ini masih tinggal di rumah satu lantai. Namun, ia menilai perubahan konsep hunian perlu mulai dipikirkan demi masa depan Jakarta yang lebih tertata.
Ia juga meminta masyarakat untuk memahami apabila pemerintah ke depan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun atau hunian vertikal. Menurut JK, kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan warga sendiri agar terhindar dari banjir, kebakaran, serta kemacetan lalu lintas.
Dalam penjelasannya, JK mencontohkan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja yang telah lama menerapkan konsep hunian bertingkat. Ia menyebut Jakarta dan Manila masih tertinggal karena tata ruang yang belum optimal, sehingga daya resap air semakin berkurang.
Menurut JK, pembangunan hunian ke atas akan membuka kembali ruang resapan air di permukaan tanah. Dengan begitu, risiko banjir dapat ditekan dan lingkungan menjadi lebih tertata.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan hunian vertikal. JK menilai penolakan terhadap pembebasan lahan justru akan menghambat upaya perbaikan lingkungan kota.
Selain persoalan hunian, JK juga menyoroti masalah sampah yang kerap memperparah banjir. Ia menegaskan bahwa kebersihan lingkungan bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban bersama seluruh warga Jakarta. (Khy)
