Oleh: SYAHRUL RAHMA DANI (PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG)
Padang, Porosjambimedia.com – Korupsi bukanlah suatu hal yang secara kebetulan ada. Tetapi ia akan terus tumbuh secara perlahan, melekat kuat di sendi-sendi kehidupan kita , dan pada akhirnya dianggap sesuatu yang lumrah ketika integritas tidak lagi menjadi nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manakala integritas hilang dari pribadi maupun lembaga, maka tidak menutup kemungkinan korupsi bukan lagi menjadi tindakan yang menyimpang, melainkan akan berubah menjadi budaya yang sulit di atasi maupun diberantas.
Integritas pada hakikatnya adalah keselarasan antara nilai, ucapan dan tindakan kita. Pribadi seseorang yang berintegritas akan tetap berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan tanggung jawabnya, meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Namun ketika integritas dikesampingkan dan ditukar oleh kepentingan pribadi, kekuasaan, serta keserakahan, maka disitulah korupsi menemukan ruang yang luas untuk berkembang. Dalam situasi seperti inilah pelanggaran pun bergeser maknanya bukan lagi kesalahan moral, melainkan sebagai “kesempatan” yang harus dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Praktik korupsi yang terjadi secara berulang menunjukkan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada lemahnya penegakan hukum, akan tetapi juga pada krisis nilai. Banyak sekali kasus korupsi dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan yang diberikan amanah jabatan strategis. Hal tersebut memberikan kita fakta bahwa pendidikan formal tanpa integritas hanya akan melahirkan individu pintar yang menyalahgunakan kekuasaan.
Ungkapan seorang negarawan bahwa Indonesia tidak kekurangan orang pintar melainkan kekuranggan orang jujur, masih relevan hingga saat sekarang ini. Pada momen pelaku korupsi tidak merasa malu ketika melakukan tindakan korupsi, masyarakat mulai abai terhadap pelaku korupsi dan tidak lagi memberikan sanksi sosial, korupsi pun telah bergeser dari semula kejahatan menjadi kebiasaan atau budaya.
Lemahnya aparat penegak hukum hanyalah satu sisi, akar masalahnya adalah krisis nilai. Ini tercermin dalam Survei Penilain Integritas (SPI) 2025 yang dirilis KPK mencatat Indeks Integritas Nasional sebesar 72,32, meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih berada dalam kategori rawan korupsi. Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 juga menunjukkan kenaikan skor Indonesia menjadi 37, walaupun peringkat global Indonesia masih berada di posisi 110 dari 180 negara. Fakta ini menegaskan kita bahwa kenaikan indeks belum sepenuhnya mencerminkan perubahan budaya integritas secara mendasar.
Lebih mengkhawatirkan lagi jika budaya korupsi diwariskan turun-temurun tanpa disadari. Praktik suap kecil yang ada pada sekitaran lingkungan kita seperti dimintai ataupun memberikan uang tambahan saat mengurus surat menyurat maupun administrasi lainnya di pelayanan publik agar lebih cepat selesai.
Penyalahgunaan wewenang yang dibiarkan berkelanjutan akan membentuk pola pikir bahwa korupsi adalah hal yang lumrah. Kita pasti pernah mendengar ungkapan seperti “orang lain juga begitu kok”, “tanda terima kasih aja” atau “biar cepat beres” menjadi pembenaran sosial yang memperkuat budaya korupsi.
Dalam kondisi saat ini, integritas dianggap sebagai sikap naif yang justru menghambat kemajuan individu.
Dampak dari budaya korupsi sangat luas dan merugikan masyarakat kita. Korupsi menggerogoti anggaran publik, memperburuk kualitas pelayanan yang ada, serta memperluas kesenjangan sosial pada masyarakat. Proyek infrastruktur yang dikorupsikan berpotensi membahayakan keselamatan rakyat, sementara dana yang telah dianggarankan untuk digunakan dibidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan justru masuk ke dalam kantong pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, rakyat kecillah yang terdampak dan menjadi korban dari hilangnya integritas para pemangku kekuasaan.
Selain itu, korupsi juga menciderai kepercayaan publik terhadap negara dan institusi pemerintah. Saat masyarakat tidak percaya lagi dengan hukum yang tidak ditegakkan secara adil, akan menyebabkan sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap aturan yang ada.
Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi demokrasi kita, karena kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya kepercayaan publik, partisipasi masyarakat akan menurun dan menjadi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan semakin terbuka untuk mereka memperkaya diri.
Dalam menanggapi persoalan ini, kita tidak bisa bergantung saja pada pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus dimulai dari kita dengan memperkuat integritas sejak dini. Pendidikan anti korupsi dijadikan sebagai nilai hidup yang harus dipraktikkan dalam kegitan sehari-hari. Perilaku dari pemimpin, dosen, guru, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang akan datang untuk mereka teladani.
Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk terus menjaga dan menyurakan integritas. Dengan menerapkan sikap jujur dalam akademik, menolak plagiarisme, serta berani bersikap kritis terhadap ketidakadilan merupakan langkah kecil tetapi bermakna dalam melawan budaya korupsi yang mengakar saat ini. Integritas harus dibangun dengan langkah kecil tetapi konsisten.
Pada akhirnya, korupsi akan terus berkelanjutan selama integritas selalu diabaikan. Budaya anti korupsi dapat berkembang dan terus tumbuh jika integritas dijadikan sebagai fondasi utama dalam kehidupan pribadi kita. Manakala integritas melekat pada kehidupan kita, maka korupsi tidak lagi menemukan tempat untuk bersembunyi. Karena itu marilah kita bersama-sama membangun integritas bukan hanya sekadar tuntutan moral, melainkan kebutuhan mendesak demi masa depan bangsa yang bersih, adil, dan bermartabat untuk masa depan anak cucu kita suatu saat nanti.
