JAMBI, Porosjambimedia.com— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengambil langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar aturan. Sepanjang periode Januari hingga September 2025, tercatat tiga ASN resmi diberhentikan tidak dengan hormat akibat berbagai pelanggaran disiplin dan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Hariyanto, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir, ada tiga ASN yang kami berhentikan. Dua orang karena pelanggaran disiplin berat, sementara satu lainnya terlibat kasus korupsi,” ujar Hariyanto di Jambi.
Menurutnya, dua ASN yang dipecat karena tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 28 hari kerja berturut-turut, melanggar aturan disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sementara itu, satu ASN lainnya terpaksa diberhentikan setelah terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Selain tiga ASN yang dipecat, Pemprov Jambi juga menjatuhkan hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah terhadap tiga ASN lain karena melanggar netralitas aparatur pada Pilkada 2024 lalu.
“ASN harus menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap kontestasi politik. Pelanggaran seperti ini akan kami tindak tegas,” tegas Hariyanto.
Tidak hanya itu, saat ini lima ASN lain juga tengah diberhentikan sementara karena tersangkut kasus hukum yang masih dalam proses penyidikan.
Kelima ASN tersebut diduga terlibat dalam beberapa perkara, di antaranya:
- Penyelewengan keuangan negara di kantor Samsat,
- Penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan
- Kasus penipuan terhadap pihak ketiga.
“Selama proses hukum berjalan, kelima ASN ini tetap menerima gaji pokok sebesar 50 persen hingga ada keputusan final dari pengadilan,” jelasnya.
Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Jambi berkomitmen menegakkan disiplin dan etika kerja ASN secara konsisten.
Langkah ini, katanya, sejalan dengan sejumlah peraturan gubernur (Pergub) yang menjadi pedoman utama, antara lain:
- Pergub Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin ASN,
- Pergub Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin, dan
- Pergub Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
“Semua aturan sudah jelas dan disosialisasikan ke seluruh pegawai. Tinggal bagaimana kemauan ASN untuk benar-benar mematuhinya,” pungkasnya.
Saat ini, Pemprov Jambi memiliki 12.671 ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemerintah berharap seluruh aparatur dapat menjadi teladan integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. (Hst)
Related Posts:
Sumber Berita : Jambi ekspres
