Jambi, Porosjambimedia.com – Langit provinsi jambi masih meredup. dan masih ada nya kebakaran di hutan dan kebakaran di lahan lahan provinsi jambi apakah cerita lama kembali akan menjadi realitas pahit yang harus di hirup warga sehari hari. bau asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai hari ini masih bertebaran di langit langit jambi . krisis kesehatan dan lingkungan yang kian sangat mengkhawatirkan ini , publik justru disuguhkan pada komitmen penanganan yang sampai hari ini masih terkesan lambat dan penuh formalitas.
Sebagai Satuan Tugas (Satgas) Karhutla di daerah, institusi Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dan Komando Resort Militer (Korem) 042/Garuda Putih memegang mandat penegakan hukum serta pencegahan di garda terdepan. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Kebakaran terus berulang, titik panas (hotspot) terus bermunculan, dan kabut asap tebal tetap menyelimuti pemukiman warga.
Kegagalan menghentikan praktik pembakaran lahan ini mencerminkan tumpulnya penegakan hukum dan lemahnya pencegahan struktural. Pemegang regulasi dan penanggung jawab keamanan terkesan gagal memberikan efek jera kepada para korporasi maupun oknum pembakar lahan. Jika jajaran pimpinan yang memegang otoritas pertahanan dan keamanan daerah tidak mampu menghentikan krisis tahunan ini, lantas kepada siapa lagi rakyat harus menggantungkan keselamatan napas mereka?
Krisis asap bukan sekadar isu ekologi biasa, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa. Ribuan warga khususnya anak-anak, balita, dan lansia kini berada di bawah bayang-bayang ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Aktivitas pendidikan terganggu, roda ekonomi melambat, dan kualitas hidup masyarakat terus merosot. Rakyat tidak membutuhkan narasi keberhasilan di atas kertas atau formalitas patroli seremonial semata : yang dibutuhkan adalah hasil nyata berupa langit yang bersih dan penghentian total titik api.
Atas dasar pertanggung jawaban moral dan evaluasi kineja penanganan krisis karhutla, Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci (HIMSAK) menilai perlu adanya tindakan tegas. Ketika jabatan tidak lagi berbanding lurus dengan perlindungan terhadap rakyat, maka pengunduran diri atau pencopotan jabatan menjadi bentuk pertanggung jawaban paling rasional.
Oleh karena itu, HIMSAK mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi dan Komandan Korem (Danrem) 042/Gapu untuk meletakkan jabatannya. Sikap ini diambil sebagai bentuk kritik tajam atas ketiadaan penyelesaian konkret terhadap krisis kabut asap di Bumi Sepucuk Jambi Lurah. Sudah saatnya pimpinan di daerah berani bertanggung jawab secara penuh, bukan justru membiarkan masyarakat terus menelan asap kemacetan penanganan bencana.
