Oleh: sahrul
Porosjambimedia.com – Di era digital, popularitas sering kali dianggap sebagai ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Semakin sering muncul di media sosial, semakin dianggap dekat dengan rakyat. Video kunjungan kerja, unggahan kegiatan sosial, hingga konten-konten ringan yang menghibur menjadi strategi baru dalam membangun citra kepemimpinan. Namun di balik derasnya arus informasi tersebut, muncul pertanyaan yang layak diajukan: apakah pemimpin yang viral otomatis menjadi pemimpin yang efektif?
Fenomena ini semakin terasa ketika masyarakat lebih mengenal aktivitas media sosial seorang pejabat dibanding capaian kebijakan yang telah dihasilkannya. Tidak sedikit pemimpin yang berhasil menguasai ruang digital, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan mendasar di wilayah yang dipimpinnya. Akibatnya, perhatian publik sering kali teralihkan dari substansi menuju sensasi.
Persoalan ini penting dibahas karena pemerintahan pada dasarnya bukan panggung hiburan. Jabatan publik lahir dari amanah rakyat untuk menyelesaikan masalah bersama. Ketika fokus pemimpin lebih banyak diarahkan pada penciptaan popularitas dibanding penyelesaian persoalan masyarakat, maka fungsi kepemimpinan berisiko mengalami pergeseran.
Media sosial memang memiliki manfaat besar dalam mendekatkan pemimpin dengan masyarakat. Komunikasi menjadi lebih cepat, aspirasi lebih mudah diterima, dan transparansi dapat meningkat. Namun media sosial juga memiliki kelemahan. Algoritma cenderung lebih menyukai hal-hal yang menarik perhatian dibanding hal-hal yang benar-benar penting. Akibatnya, kebijakan yang rumit tetapi berdampak besar sering kalah populer dibanding konten yang sekadar mengundang simpati sesaat.
Dalam kondisi seperti ini, pemimpin dituntut memiliki kemampuan membedakan antara pencitraan dan pelayanan. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh terjebak dalam perlombaan mencari perhatian publik semata. Ia harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer tetapi dibutuhkan masyarakat dalam jangka panjang.
Lebih jauh lagi, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun kualitas demokrasi. Publik perlu lebih kritis dalam menilai pemimpin. Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah pengikut media sosial, banyaknya unggahan kegiatan, atau seringnya nama seseorang menjadi perbincangan. Yang lebih penting adalah apakah kemiskinan berkurang, pelayanan publik membaik, lapangan pekerjaan bertambah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat budaya evaluasi berbasis kinerja. Setiap program harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur. Transparansi anggaran, laporan capaian program, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi sarana akuntabilitas, bukan sekadar alat membangun popularitas.
Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat pemimpin berdasarkan jumlah unggahan media sosial yang dimilikinya. Sejarah mencatat pemimpin dari perubahan yang berhasil ia hadirkan bagi masyarakat. Sebab popularitas dapat datang dan pergi dalam hitungan hari, tetapi dampak kebijakan akan dirasakan rakyat selama bertahun-tahun. Maka, di tengah hiruk-pikuk dunia digital, kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang bekerja daripada sekadar tampil.
Penulis adalah sachrul hidayah Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang memiliki minat pada kajian kepemimpinan, kebijakan publik, dan demokrasi digital.
