Porosjambimedia.com – Tidak ada yang salah dengan militer; negara memang wajib memilikinya. Selama berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, militer justru menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Namun, ketika kekuatan ini mulai didistribusikan ke ruang-ruang sipil, menduduki jabatan yang seharusnya diisi oleh warga sipil, hingga melakukan tindakan represif, di sanalah letak kekeliruan itu.
Masyarakat tidak ingin berperang dengan alat negara yang memegang senjata. Masyarakat hanya ingin hak-haknya diperoleh secara setara, adil, dan transparan. Namun, semua itu tidak jarang dibatasi. Masyarakat tidak punya Alutsista, masyarakat tidak berlatih mengokang senjata; masyarakat hanya ingin hidup makmur dan sejahtera.
Fakta di lapangan menunjukkan betapa militer sudah terlampau jauh masuk ke dalam kehidupan domestik warga sipil; mulai dari sektor pertanian, peternakan, pangan, program makan bergizi, bahkan koperasi. Ini menunjukkan pemangku kebijakan sedang merangkak menghidupkan kembali militerisme sekaligus mempertontonkan sikap tidak percaya terhadap rakyatnya sendiri.
Alih-alih menggelontorkan anggaran dan memberdayakan petani serta peternak yang jelas-jelas telah malang-melintang memahami medan sawah dan penggembalaan, pemerintah justru memilih jalan pintas. Menurut keyakinan saya, pengambilalihan urusan sipil oleh militer adalah cerminan dari keengganan negara untuk memandirikan rakyatnya.
Masyarakat yang tadinya bersusah payah bertani dan mendapati hasil ladangnya dihargai murah, sekarang harus menghadapi pesaing baru yang dimodali langsung oleh negara. Ironis sekali. Saya hidup dari cangkul yang setiap hari mencangkul, saya hidup dari sawah yang basah. Berdampingan dengan petani lainnya, tentu melihat hal semacam ini adalah suatu bentuk penindasan struktural paling halus. Sawah yang dulunya adalah simbol kedaulatan pangan dan ruang hidup yang mandiri petani, kini perlahan bertransformasi menjadi medan kendali baru. Ketika seragam merangsek masuk ke pematang, cangkul-cangkul yang kami asah semalaman seolah kehilangan tajamnya, kalah kelas oleh modal besar negara yang salah alamat.
Membiarkan militer mengurus isi piring dan ladang rakyat bukan sekadar keliru secara fungsi, melainkan sebuah kemunduran demokrasi yang berbahaya. Dampak jangka panjangnya jelas: mentalitas masyarakat sipil akan terus dikerdilkan, dibuat selalu bergantung, dan ruang-ruang kritis perlahan akan menyempit karena adanya rasa sungkan atau takut terhadap institusi keamanan. Negara sedang mendidik rakyatnya untuk patuh, bukan untuk berdaya.
Jeritan di atas tanah sendiri bukanlah sekadar paranoia. Jika kita melayangkan pandang dari ujung barat hingga ujung timur negeri ini, jejak-jejak sepatu lars yang menginjak hak-hak rakyat terbentang nyata melalui luka-luka sejarah yang masih basah.
Di ujung barat, tanah Pulau Rempang, Kepulauan Riau, menjadi saksi bisu. Pada 7 September 2023 hingga intimidasi susulan yang kembali memanas di Agustus dan September 2024, pekatnya gas air mata mengusir masyarakat adat dari 16 kampung tua mereka, memaksa kepatuhan demi sebuah proyek bernama Eco-City melalui pengerahan ribuan aparat gabungan.
Bergeser ke wilayah tengah, pematang sawah dan kebun-kebun rakyat beralih rupa menjadi medan ketakutan. Tengok saja riwayat di Kecamatan Seruyan, Kalimantan Tengah, di mana bentrokan berdarah meletus akibat sengketa lahan perkebunan sawit; tempat di mana petani harus berhadapan dengan timah panas aparat yang berdiri kokoh sebagai perisai korporasi.
Sementara di wilayah paling timur, Tanah Papua terus merawat luka yang paling menganga. Sepanjang tahun 2025, proyek-proyek ketahanan pangan skala besar (food estate) dipaksakan masuk ke wilayah adat bersama barisan seragam, mengubah hutan ulayat menjadi lahan komoditas, membungkam suara-suara tetua adat, dan mengerdilkan kedaulatan menjadi sekadar ketakutan yang sistematis.
Kita tidak sedang membicarakan angka mati dalam statistik. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat lonjakan drastis konflik agraria yang melibatkan fasilitas militer dan program pangan sepanjang 2025, dengan ratusan warga mengalami penganiayaan dan kriminalisasi. Kita sedang membicarakan keringat, darah, dan air mata para petani pedesaan yang diasingkan di atas tanah yang mereka cangkul sendiri. Ini adalah kenyataan pahit bahwa senjata negara hari ini tidak lagi melulu menghadap keluar, melainkan perlahan mulai menunduk ke bawah—menghunus jantung rakyatnya sendiri.
Maka, mengembalikan militer ke barak bukanlah bentuk kebencian terhadap institusi keamanan, melainkan sebuah ikhtiar untuk menyelamatkan kewarasan bernegara. Kedaulatan pangan tidak akan pernah bisa lahir dari bayang-bayang ketakutan. Petani tidak butuh diawasi oleh laras senjata saat menabur benih; mereka hanya butuh jaminan atas pupuk yang terjangkau, harga panen yang adil, serta kepastian bahwa tanah tempat mereka bersujud tidak akan digusur esok hari.
Pada akhirnya, sejarah akan selalu mencatat dengan jujur: sekuat apa pun sebuah bangsa, ia tidak akan pernah dinilai megah dari seberapa banyak peluru yang disiapkan di ruang-ruang sipil, melainkan dari seberapa penuh perut rakyatnya terisi secara merdeka dari keringat mereka sendiri. Selama cangkul masih harus mengalah pada lars sepatu, selama itu pula kemerdekaan di atas sawah yang basah ini hanyalah sebuah dongeng sebelum tidur. Kita harus memilih: merawat kedaulatan rakyat, atau membiarkan militerisme berpesta di atas piring-piring kita yang kosong.
