JAMBI, Porosjambimedia.com – Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah Jambi, Fadhil Ikhsan Mahendra, memberikan catatan kritis terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci tahun 2026. Dalam agenda “Ramadhan Mengabdi: Laboratorium Kebijakan Daerah”, BEM Nusantara menilai terdapat kesenjangan signifikan antara narasi perencanaan di atas kertas dengan realitas ekologis di lapangan.
Fadhil menyoroti ambisi Pemerintah Kabupaten Kerinci yang tertuang dalam RKPD 2026 mengenai peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi risiko bencana. Namun, klaim tersebut dinilai kontradiktif dengan temuan aktivitas destruktif yang terus berlangsung tanpa penindakan tegas.
“Pemerintah Daerah berkomitmen menurunkan risiko bencana, namun faktanya diduga terjadi deforestasi masif di kawasan Gunung Kerinci serta manipulasi aliran hidrologi danau melalui sungai buatan untuk kepentingan energi (PLTA). Lebih jauh, terdapat indikasi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang merambah kawasan lindung TNKS. Kami melihat adanya anomali antara dokumen kebijakan dengan fakta lapangan,” ujar Fadhil dalam keterangannya.
BEM Nusantara juga mengkritisi strategi mitigasi bencana dalam RKPD 2026 yang dinilai terlalu administratif dan minim aksi korektif di sektor hulu. Strategi yang hanya berfokus pada edukasi, pemetaan, dan inventarisasi dianggap tidak menyentuh akar permasalahan.
“Ada ancaman nyata berupa disrupsi siklus hidrologi dan penurunan indeks kualitas air. Jika strategi Pemda hanya berfokus pada edukasi masyarakat namun mengabaikan penegakan hukum terhadap aktivitas ekosida, maka mitigasi tersebut adalah langkah yang cacat logika. Pemetaan tanpa keberanian menutup sumber kerusakan lingkungan hanyalah formalitas administratif,” tegasnya.
Terkait dugaan aktivitas PETI di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), BEM Nusantara sedang melakukan penelusuran mendalam. Kerusakan di zona penyangga dan inti TNKS dikhawatirkan akan memicu dampak domino, mulai dari pencemaran sumber air hingga ancaman terhadap kedaulatan pangan masyarakat Kerinci.
“Sangat tidak rasional jika Pemda hanya memetakan risiko di atas kertas, sementara eksploitasi di hulu terus meracuni sungai dan merusak ekosistem. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk berhenti sekadar mendata bencana. Penegakan hukum dan penghentian aktivitas destruktif di hulu adalah harga mati sebelum Kerinci kehilangan identitasnya sebagai ‘Sekepal Tanah Surga’ akibat kehancuran ekologi,” tutup Fadhil. (Hst)
