Jakarta, Porosjambimedia.com — Pencalonan kembali Nouri al-Maliki sebagai calon Perdana Menteri Irak memicu gelombang kontroversi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Mantan pemimpin Irak yang lengser pada 2014 itu kembali diusung oleh koalisi partai-partai Syiah, meski rekam jejak kepemimpinannya masih menyisakan luka mendalam akibat konflik sektarian dan bangkitnya kelompok Islamic State (IS).
Nama al-Maliki erat dikaitkan dengan jatuhnya Kota Mosul ke tangan IS hampir satu dekade lalu. Saat itu, lemahnya kepemimpinan, korupsi sistemik, dan buruknya tata kelola militer membuat pasukan keamanan Irak runtuh menghadapi serangan ekstremis. Akibatnya, ribuan tentara melarikan diri dan jutaan warga sipil terjebak dalam kekerasan brutal.
Kini, al-Maliki justru kembali dipandang sebagai figur berpengalaman oleh koalisi Coordination Framework (CF), blok politik Syiah terbesar yang memenangkan pemilu parlemen Irak pada November lalu. CF menilai Irak berada dalam situasi regional yang genting dan membutuhkan sosok lama yang memahami sistem pemerintahan dan dinamika keamanan.
Namun, pencalonan ini menuai penolakan keras. Sejumlah analis dan aktivis menilai kembalinya al-Maliki berpotensi menghidupkan kembali ketegangan sektarian antara Sunni, Syiah, dan Kurdi. Kelompok masyarakat sipil dari wilayah Sunni juga menyuarakan kekhawatiran akan bangkitnya kembali narasi politik berbasis identitas yang pernah memecah belah Irak.
Tekanan tak hanya datang dari dalam negeri. Amerika Serikat secara terbuka menyampaikan keberatannya. Washington memperingatkan bahwa pemerintahan Irak yang terlalu dipengaruhi Iran berisiko kehilangan dukungan internasional, termasuk ancaman pemblokiran dana hasil penjualan minyak Irak yang menjadi tulang punggung ekonomi negara itu.
Presiden AS Donald Trump bahkan menyampaikan kritik langsung melalui media sosial, menandakan memburuknya hubungan bilateral jika al-Maliki kembali berkuasa. AS juga menegaskan penolakannya terhadap masuknya kelompok paramiliter pro-Iran dalam kabinet baru Irak.
Pengamat menilai, jika al-Maliki benar-benar kembali menjadi perdana menteri, Irak berisiko menghadapi instabilitas politik baru, termasuk kemungkinan gelombang protes publik seperti gerakan Tishreen yang mengguncang negara itu beberapa tahun lalu. Hubungan Irak dengan Suriah dan Amerika Serikat pun diperkirakan akan semakin rumit.
Meski demikian, pencalonan al-Maliki belum bersifat final. Sejumlah tokoh politik senior Irak serta partai-partai Kurdi dilaporkan masih berupaya menunda dan menegosiasikan ulang proses pembentukan pemerintahan. Parlemen Irak pun belum mengambil keputusan akhir terkait penunjukan perdana menteri berikutnya. (Dta)
