Seoul, Porosjambimedia.com– Korea Utara kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah muncul laporan terbaru yang menyebut negara tersebut terus memproduksi material nuklir dalam jumlah besar.
Kapasitas produksi itu dinilai cukup untuk merakit sekitar 10 hingga 20 senjata nuklir setiap tahun, seiring dengan pengembangan agresif teknologi rudal balistik jarak jauh.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dalam konferensi pers awal tahun. Ia mengungkapkan bahwa Pyongyang saat ini tidak hanya mempercepat produksi bahan nuklir, tetapi juga menyempurnakan kemampuan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang berpotensi menjangkau wilayah Amerika Serikat.
Menurut Lee, penguatan arsenal nuklir Korea Utara bertujuan untuk menjamin kelangsungan rezimnya. Namun ia memperingatkan bahwa setelah kebutuhan domestik terpenuhi, terdapat risiko senjata atau teknologi tersebut akan disebarkan ke luar negeri, yang berpotensi memicu ancaman keamanan global.
“Ketika produksi melampaui kebutuhan internal, bahaya internasional akan muncul. Ancaman ini tidak hanya menyasar Amerika Serikat, tetapi juga stabilitas dunia,” ujar Lee.
Presiden Korsel itu menilai bahwa penanganan isu nuklir Korea Utara memerlukan pendekatan yang lebih realistis dan fleksibel. Ia menekankan pentingnya penghentian produksi material nuklir, pengembangan ICBM, serta larangan ekspor teknologi senjata sebagai langkah yang menguntungkan semua pihak.
Lee juga mengungkapkan bahwa pandangan tersebut telah ia sampaikan langsung kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, sebagai bagian dari upaya membangun konsensus internasional.
Sejak menjabat pada pertengahan tahun lalu, Lee Jae Myung memilih jalur dialog terbuka dengan Korea Utara tanpa prasyarat, berbeda dengan kebijakan konfrontatif pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, Pyongyang hingga kini belum merespons tawaran tersebut.
Hubungan kedua Korea kembali memanas setelah Korea Utara menuduh Seoul mengirimkan drone ke wilayah perbatasan Kaesong. Pemerintah Korea Selatan membantah tudingan tersebut, namun menyebut kemungkinan insiden itu melibatkan pihak sipil. (Dta)
