Jakarta, Porosjambimedia.com– Kekecewaan warga Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, memuncak hingga berujung aksi demonstrasi. Mereka menyoroti kondisi jalan lingkungan yang rusak parah, fasilitas perumahan tak terawat, hingga bau sampah yang dinilai mengganggu kesehatan dan kenyamanan penghuni.
Aksi protes tersebut digelar pada Sabtu (17/1/2026) oleh warga yang menuntut tanggung jawab pengelola kawasan perumahan yang dikembangkan PT Modernland Realty Tbk. Warga menilai kualitas hunian tidak sebanding dengan harga rumah yang mencapai miliaran rupiah.
Ketua RT 18/RW 14, Wahyu Andre Maryono, mengatakan kerusakan jalan telah berlangsung bertahun-tahun dan kerap memicu kecelakaan. Lubang di jalan lingkungan menyebabkan pengendara motor terjatuh, kendaraan rusak, hingga menimbulkan risiko keselamatan bagi penghuni.
Menurut Wahyu, sejak pandemi COVID-19 pada 2022, perbaikan jalan hanya dilakukan secara sementara. Manajemen perumahan disebut hanya menambal lubang dengan semen tanpa perbaikan menyeluruh, sehingga kerusakan kembali muncul dalam waktu singkat.
“Setiap kali warga protes, hanya ditambal. Tidak pernah ada perbaikan total. Padahal kerugiannya sudah dirasakan warga,” ujar Wahyu, Minggu (18/1/2026).
Warga mengaku telah beberapa kali menyampaikan keluhan dan bahkan menerima janji perbaikan menyeluruh pada Juni 2026. Namun, warga menilai perbaikan harus dilakukan segera. Jika pengelola tidak mampu, mereka meminta agar perawatan jalan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain jalan, fasilitas kawasan juga menjadi sorotan. Sejumlah tembok klaster dilaporkan retak dan nyaris roboh. Fasilitas umum seperti clubhouse dan jogging track yang dijanjikan sejak awal pembangunan tak kunjung terealisasi, bahkan terbengkalai di Cluster Mahakam.
Kondisi tersebut semakin memicu kekecewaan karena warga tetap dibebankan iuran pengelolaan lingkungan (IPKL) sebesar Rp 5.500 per meter persegi. Dalam sebulan, sebagian warga harus membayar hingga Rp 500 ribu.
Masalah lain yang dikeluhkan adalah bau menyengat dari aktivitas pabrik pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang berada di sekitar kawasan. Bau tersebut sudah dirasakan warga sejak Maret 2025 dan meski sempat berkurang, masih sering muncul.
Wahyu menilai pengelola perumahan terkesan lepas tangan dengan alasan pabrik tersebut milik pemerintah daerah. Padahal, warga berharap pihak pengembang turut melakukan advokasi dan mitigasi dampak, serta bersikap transparan kepada calon pembeli rumah.
Kekecewaan warga juga berdampak pada nilai investasi properti. Wahyu mengungkapkan rumah yang dibelinya tujuh tahun lalu seharga Rp 2 miliar kini hanya ditawar sekitar Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar. Penurunan nilai tersebut dipicu kondisi lingkungan yang dinilai tidak layak dan tidak terkelola dengan baik.
“Sekarang orang ragu beli rumah di JGC. Investasinya justru turun, bukan naik,” ujarnya.
Warga berencana melanjutkan aksi demonstrasi secara berkala hingga ada solusi konkret. Aksi berikutnya dijadwalkan pada 14 Februari 2026, bertepatan dengan Hari Valentine, sebagai bentuk peringatan kepada calon pembeli agar lebih berhati-hati.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Modernland Realty Tbk belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan warga tersebut. (Dla)
