Jakarta, Porosjambimedia.com – Indonesia kembali mencatatkan tonggak penting di panggung internasional dengan terpilihnya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjalankan kepemimpinan tersebut secara netral, objektif, dan inklusif dalam merespons berbagai isu HAM global.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), **Yusril Ihza Mahendra**, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan komunitas internasional kepada Indonesia. Ia menegaskan bahwa mandat ini merupakan hasil kesepakatan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
“Indonesia bersyukur atas kepercayaan yang diberikan untuk pertama kalinya memimpin Dewan HAM PBB pada 2026. Penetapan ini dilakukan secara aklamasi melalui kesepakatan kelompok Asia Pasifik,” ujar Yusril, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Yusril, Indonesia akan mengedepankan prinsip imparsialitas dalam menangani berbagai persoalan HAM dunia. Ia berharap kepemimpinan Indonesia mampu menjembatani perbedaan pandangan antarnegara dan mendorong dialog konstruktif.
Terpilihnya Indonesia, lanjut Yusril, tidak terlepas dari rekam jejak panjang dan konsistensi pemerintah dalam penguatan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejak awal 2000-an, Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum HAM PBB di Jenewa.
Ia juga menyinggung pengalaman Indonesia menghadapi berbagai tekanan internasional terkait isu pelanggaran HAM di masa lalu, yang justru menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat sistem hukum dan kelembagaan HAM nasional.
“Komitmen Indonesia tercermin dari pembentukan Komnas HAM, penyusunan Undang-Undang Pengadilan HAM, hingga berdirinya kementerian yang secara khusus menangani isu HAM,” jelasnya.
Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada **8 Januari 2026** di Jenewa, bertepatan dengan **peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB**. Penunjukan ini merupakan hasil diplomasi intensif dan terkoordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri RI.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh **Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro**, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa. Sidharto memiliki pengalaman diplomatik panjang, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. (Khy)
