Jakarta, Porosjambimedia.com – Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 langsung berjalan sejak hari-hari pertama tahun anggaran. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai meninjau kesiapan sejumlah unit utama di lingkungan Kemenkeu.
Peninjauan dilakukan ke beberapa direktorat strategis, antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta unit Teknologi Informasi dan Intelijen. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (2/1) sebagai bagian dari pengawasan awal tahun.
Menurut Suahasil, kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh fungsi organisasi, sistem kerja, serta proses bisnis berjalan normal dan siap mendukung implementasi kebijakan fiskal sejak awal 2026.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Kemenkeu atas kinerja sepanjang 2025. Di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik, APBN dinilai tetap mampu menjaga stabilitas dan berfungsi sebagai penyangga perekonomian nasional.
“Berbagai tantangan dapat dilalui dengan baik, dan kewajiban pengelolaan keuangan negara tahun 2025 berhasil dituntaskan secara optimal,” ujar Suahasil dalam pernyataan resminya, Minggu (4/1/2026).
Selama kunjungan, Suahasil berdialog langsung dengan pimpinan dan pegawai, memantau aktivitas kerja, serta menilai kedisiplinan dan kualitas pelaksanaan tugas di masing-masing unit. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan program dan kebijakan fiskal tahun berjalan.
Ia menekankan perlunya penguatan koordinasi antar unit eselon I, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar Kemenkeu mampu menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks dan dinamis.
Langkah ini, lanjut Suahasil, merupakan bagian dari komitmen pimpinan Kemenkeu dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja institusi, serta memastikan setiap kebijakan APBN dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel sejak awal tahun anggaran. (Khy)
