JAKARTA, Porosjambimedia.com — Isu dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam jaringan judi online kembali mendapat sorotan publik.
Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, menilai tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk menunda proses penyelidikan terhadap sosok yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Projo tersebut.
Wildan menilai posisi politik Budi Arie saat ini tidak lagi memiliki kekuatan signifikan yang dapat mempengaruhi proses hukum. Ia menyoroti bahwa beberapa partai besar disebut tidak berminat merekrut Budi Arie setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh politiknya melemah.
“Fakta bahwa sejumlah partai enggan menerima Budi Arie menjadi sinyal bahwa ia tidak memiliki sandaran politik yang kuat. Kondisi ini justru memudahkan aparat untuk bekerja secara lebih leluasa,” ujar Wildan, Senin (17/11/2025).
Menurut Wildan, status Budi Arie sebagai figur non-partai sekaligus mantan pejabat publik membuat proses pemeriksaan harus segera dilakukan, terutama mengingat besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut.
“Dengan posisinya sekarang yang tidak terikat kepentingan politik manapun, tidak ada alasan bagi Polri untuk menunda pemanggilan atau meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya dalam judi online,” tegasnya.
Wildan mengungkapkan bahwa masyarakat selama ini mempertanyakan keseriusan penegakan hukum terhadap kasus judi online, terlebih saat nama seorang mantan menteri terseret.
Publik menilai pentingnya transparansi mengingat Kominfo di masa lalu merupakan instansi yang paling aktif memberantas situs-situs ilegal.
Ia juga menyinggung bahwa Budi Arie beberapa kali menyatakan dirinya menjadi korban manuver politik. Budi Arie disebut merasa difitnah atau dikonstruksi sebagai bagian dari jaringan judi online, bahkan digambarkan sebagai aktor besar di baliknya.
