TOKYO, Porosjambimedia.com — Jepang mencatat sejarah politik baru. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara modern, parlemen Jepang pada Selasa (21/10/2025) memilih Sanae Takaichi sebagai perdana menteri perempuan pertama. Keputusan ini menandai era baru di tengah dinamika politik yang kian konservatif.
Pemilihan berlangsung setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) mencapai kesepakatan koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin no Kai), kelompok sayap kanan yang berbasis di Osaka.
Koalisi ini diharapkan memperkuat posisi pemerintahan, meski berisiko menimbulkan perpecahan politik karena pergeseran ideologi yang semakin ekstrem.
Takaichi, yang dikenal dengan pandangan ultrakonservatif dan kedekatannya dengan almarhum mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, meraih 237 suara, unggul atas Yoshihiko Noda dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) yang memperoleh 149 suara.
Saat hasil diumumkan, Takaichi membungkuk dalam-dalam di depan parlemen — gestur khas Jepang yang sarat makna penghormatan.
“Saya akan bekerja keras untuk melindungi bangsa, memperkuat perekonomian, dan mengembalikan kepercayaan rakyat,” ujar Takaichi dalam pidato perdananya di Diet Nasional Jepang.
Berbeda dari banyak politisi Jepang yang berasal dari keluarga elite, Takaichi lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja di perusahaan otomotif, sementara ibunya adalah petugas kepolisian. Latar belakang ini membuatnya dipandang sebagai simbol “rakyat biasa yang menembus dinding kekuasaan.”
Takaichi dikenal sebagai sosok disiplin dengan ideologi nasionalis kuat. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keamanan Ekonomi dan Menteri Dalam Negeri, serta lama menjadi pendukung setia kebijakan “Abenomics” — strategi ekonomi peninggalan Shinzo Abe yang menggabungkan stimulus fiskal dan kebijakan moneter longgar.
Meski sering dibandingkan dengan Margaret Thatcher, Takaichi justru menempuh arah berbeda dalam hal ekonomi. Ia menolak kebijakan penghematan ekstrem dan memilih strategi fiskal ekspansif melalui belanja publik besar-besaran dan pemotongan pajak untuk menghidupkan kembali daya beli masyarakat.
“Saya ingin Jepang tumbuh tanpa meninggalkan rakyatnya. Kebijakan ekonomi harus menyentuh keluarga, bukan hanya angka statistik,” katanya dalam wawancara dengan NHK.
Koalisi antara LDP dan Ishin no Kai memberi Takaichi jalan menuju kekuasaan, namun stabilitas pemerintahannya masih diragukan. Aliansi ini belum memiliki mayoritas kuat di majelis tinggi parlemen, sehingga Takaichi harus mencari dukungan dari kelompok oposisi untuk meloloskan berbagai kebijakan penting.
Analis politik Universitas Tokyo, Prof. Kenji Nakamura, menilai posisi Takaichi ibarat “pisau bermata dua.”
“Ia membawa semangat reformasi dan sejarah baru, tapi juga menghadapi tantangan besar. Pergeseran politik ke kanan bisa menimbulkan ketegangan di dalam negeri dan dalam hubungan diplomatik,” ujar Nakamura.
Kemenangan Takaichi juga dipantau ketat oleh negara-negara tetangga. Pandangan kerasnya terhadap Cina dan Korea Utara, serta dukungannya terhadap peningkatan kekuatan militer Jepang, membuat para pengamat memperkirakan hubungan regional akan semakin tegang.
Meski begitu, beberapa kalangan menyambut baik kehadirannya sebagai simbol kemajuan kesetaraan gender di Jepang — negara yang selama ini dikritik karena minimnya representasi perempuan di politik tingkat tinggi. (Hst)
Related Posts:
Sumber Berita : Republikanews.co.id
