Jakarta, Porosjambimedia.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul meminta seluruh jajaran Kementerian Sosial mempercepat proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dengan tetap mengutamakan ketepatan sasaran.
Ia menegaskan program tersebut harus benar-benar menyentuh anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan.
Arahan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin rapat dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Rapat dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, jajaran eselon, kepala biro, staf khusus menteri, hingga kepala sentra dan balai dari seluruh Indonesia secara daring dan luring.
Dalam arahannya, Gus Ipul meminta proses penjaringan siswa dilakukan lebih cepat namun tetap selektif agar penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria. Ia juga menekankan bahwa calon siswa harus mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.
Menurut data terbaru yang dipaparkan Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, Faisal, hingga saat ini jumlah calon siswa Sekolah Rakyat yang berhasil dijangkau mencapai 12.676 anak.
Rinciannya terdiri dari 4.328 calon siswa tingkat SD, 4.604 siswa SMP, dan 2.935 siswa SMA. Proses penjaringan masih terus berlangsung menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 32.640 siswa baru dapat diterima dalam program Sekolah Rakyat tahun ini. Sementara itu, sebanyak 14.936 siswa tercatat sudah mengikuti kegiatan belajar di 166 Sekolah Rakyat yang telah berjalan sebelumnya.
Selain membahas rekrutmen siswa, rapat juga menyoroti evaluasi tata kelola pengadaan barang dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Gus Ipul mengingatkan agar proses pengadaan dirancang secara matang sejak tahap awal agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Ia menilai selama ini masih ditemukan sejumlah kelemahan, seperti perencanaan anggaran yang kurang matang, keterlambatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga administrasi yang belum tertib. Karena itu, ia meminta sistem pengawasan internal diperkuat agar pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.
Gus Ipul juga mengingatkan seluruh jajaran Kemensos untuk menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya.
Menurutnya, program pendidikan bagi masyarakat miskin tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menjelaskan bahwa pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat wajib dilakukan melalui sistem e-katalog pemerintah sesuai aturan yang berlaku.
Ia menegaskan pengadaan tidak diperbolehkan menggunakan platform e-commerce umum karena dapat menimbulkan persoalan dalam proses administrasi negara.
Robben menyebut harga barang dalam e-katalog telah melalui proses kurasi oleh LKPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, serta komponen pajak.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono menegaskan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap tahapan pengadaan. Ia mengingatkan bahwa persoalan kecil dalam administrasi dapat berkembang menjadi masalah besar apabila tidak diperhatikan dengan baik. (Hst)
