Jambi, Porosjambimedia.com – Ombudsman RI bersama Universitas Jambi menggelar kuliah umum bertema Pendidikan Anti Maladministrasi pada Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pascasarjana Unja, Telanaipura, dan terbuka untuk umum.
Kuliah umum tersebut menghadirkan Pimpinan Ombudsman Jambi, Nuzran Joher, yang memaparkan pentingnya peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik serta mencegah praktik maladministrasi di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Nuzran menjelaskan bahwa Ombudsman merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi penting dalam melengkapi sistem pengawasan pelayanan publik di Tanah Air. Peran ini dinilai krusial untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Ombudsman hadir untuk mengawasi dan memastikan pelayanan publik berjalan baik. Ini bagian penting dalam mencapai tujuan bernegara,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Jambi, guna memperluas edukasi kepada masyarakat terkait hak dan mekanisme pengaduan pelayanan publik.
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program seperti kuliah umum, magang mahasiswa, forum diskusi (FGD), hingga integrasi materi pelayanan publik dalam kurikulum pendidikan.
“Kolaborasi ini perlu diperkuat, bahkan ke depan bisa ditingkatkan melalui nota kesepahaman (MoU) agar lebih optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Jambi, Helmi, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai kuliah umum ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelayanan publik dan peran Ombudsman.
“Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan Ombudsman semakin dirasakan. Masyarakat kini lebih aktif menyampaikan aduan dan memanfaatkan layanan pengawasan yang ada,” ungkapnya.
Helmi juga mendukung rencana kolaborasi antara Ombudsman dan perguruan tinggi sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik berbasis edukasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Ombudsman Jambi, pimpinan kampus, serta berbagai elemen masyarakat yang antusias mengikuti diskusi seputar pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi.
