Jakarta, Porosjambimedia.com -Indonesia akan memimpin sidang ke-61 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026 di Jenewa, Swiss. Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia dijadwalkan ambil bagian dalam forum tersebut.
Rangkaian sidang diawali dengan Pertemuan Tingkat Tinggi pada 23-25 Februari 2026. Agenda pembukaan akan dipimpin Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa selaku Presiden Dewan HAM PBB, Duta Besar Sidharto R Suryodipuro. Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada hari pertama, bersama Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
Sejumlah kepala negara dan pemerintahan telah mengonfirmasi kehadiran, di antaranya Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Francisco Petro Urrego yang direncanakan hadir langsung. Sementara Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, serta Perdana Menteri Somalia akan memberikan pernyataan melalui video.
Sidang tahun ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun pembentukan Dewan HAM PBB dan digelar di tengah dinamika global yang semakin kompleks, termasuk ketegangan geopolitik serta tekanan pendanaan terhadap sistem PBB. Di bawah kepemimpinan Indonesia, forum ini ditegaskan tetap menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga dialog yang inklusif, serta memperkuat kolaborasi internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang universal.
Mengusung tema Presidency for All, Indonesia menekankan komitmen untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang yang merangkul semua pihak, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, serta memperkuat kerja sama sebagai fondasi perlindungan HAM global.
Sejalan dengan prioritas nasional, Indonesia juga akan mendorong penguatan akses anak terhadap makanan bergizi dan menegaskan bahwa hak atas pangan serta hak anak merupakan bagian penting dari perlindungan HAM sekaligus investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan.
Sesi ke-61 ini akan membahas berbagai isu tematik dan situasi HAM yang menjadi perhatian internasional, termasuk pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya damai, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, serta hak anak.
Forum juga akan menyoroti kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara seperti Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Selain itu, perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, dan Iran turut menjadi agenda pembahasan. (Khy)
