Jakarta, Porosjambimedia.com– Dinamika politik dan keamanan Timur Tengah kembali menunjukkan arah baru. Arab Saudi disebut tengah membangun jaringan perjanjian pertahanan lintas kawasan yang berpotensi mengubah konfigurasi aliansi lama, termasuk dominasi Amerika Serikat di wilayah tersebut.
Sinyal awal terlihat dari pertemuan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dengan Menlu Mesir Badr Abdelatty di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Meski secara resmi dibingkai sebagai pembahasan isu bilateral, sejumlah sumber menilai dialog tersebut menyentuh pembentukan pakta keamanan antara Riyadh dan Kairo.
Langkah ini diperkuat dengan rencana kunjungan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud ke Arab Saudi untuk menandatangani perjanjian pertahanan. Jika Somalia masuk dalam skema kerja sama Saudi–Mesir, maka akan terbentuk poros keamanan baru yang mengamankan wilayah strategis di sekitar Selat Bab el-Mandeb, jalur vital perdagangan global yang menghubungkan Laut Merah dan Samudra Hindia.
*Wacana Aliansi Militer Negara Muslim*
Spekulasi makin menguat setelah Bloomberg melaporkan ketertarikan Turki untuk bergabung dalam perjanjian pertahanan strategis Arab Saudi–Pakistan yang telah diteken pada 2025. Potensi perluasan aliansi ini memunculkan julukan populer di kalangan pengamat: “NATO Islam”.
Aliansi tersebut dipandang unik karena menggabungkan kekuatan nuklir Pakistan, kekuatan ekonomi Arab Saudi, serta kemampuan industri pertahanan dan teknologi militer Turki. Sejumlah analis menyebut kombinasi ini dapat menciptakan jaringan keamanan lintas kawasan dari Mediterania Timur hingga Samudra Hindia.
Pengamat geopolitik menilai langkah Arab Saudi tidak sekadar simbolik, melainkan upaya membangun kemandirian strategis di tengah berkurangnya kepercayaan terhadap komitmen keamanan Amerika Serikat di Timur Tengah.
*Bayang-Bayang Melemahnya Payung Keamanan AS*
Dorongan Arab Saudi untuk memperluas kerja sama pertahanan dinilai berkaitan erat dengan pengalaman masa lalu, termasuk respons Washington yang dinilai minim saat fasilitas minyak Saudi diserang pada 2019, serta eskalasi konflik regional yang melibatkan sekutu dekat Amerika Serikat.
Situasi tersebut memicu pandangan di kalangan elite Teluk bahwa ketergantungan penuh pada Amerika Serikat tak lagi menjamin stabilitas jangka panjang. Aliansi baru dinilai sebagai langkah diversifikasi keamanan, bukan sepenuhnya memutus hubungan lama.
*Retakan Kepentingan di Teluk*
Di sisi lain, hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menunjukkan tanda-tanda ketegangan, terutama akibat perbedaan sikap dalam konflik Sudan dan Yaman. Kedua negara kini kerap mendukung aktor berbeda dalam konflik regional, memicu gesekan kepentingan yang semakin terbuka.
Uni Emirat Arab sendiri memperluas jejaring keamanannya dengan India melalui perjanjian strategis yang mencakup kerja sama energi dan nuklir. Langkah ini dinilai sebagai pesan politik bahwa Abu Dhabi tetap memiliki pengaruh global meski berselisih kepentingan dengan Riyadh.
Meski peta aliansi terlihat semakin kompleks, sejumlah peneliti menilai kecil kemungkinan terjadi perpecahan besar antarnegara Teluk dalam waktu dekat. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tetap berbagi kepentingan strategis, termasuk hubungan erat dengan Amerika Serikat dan keterlibatan dalam forum-forum internasional.
Pengamat menyebut wacana “NATO Islam” cenderung dibesar-besarkan. Perbedaan ideologi, kepentingan nasional, dan rivalitas regional masih menjadi penghambat terbentuknya aliansi militer formal seperti NATO.
Alih-alih membentuk blok baru yang solid, perjanjian-perjanjian pertahanan ini lebih dipahami sebagai upaya negara-negara kawasan untuk memperkuat posisi tawar, meningkatkan transfer teknologi militer, dan mengurangi ketergantungan pada satu kekuatan global. (Dta)
