Jakarta, Porosjambimedia.com– Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas perkembangan situasi terkini di Iran. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15/1) sore waktu setempat setelah adanya permintaan resmi dari pemerintah Amerika Serikat.
Informasi mengenai rencana rapat ini disampaikan oleh juru bicara kepresidenan Somalia, negara yang tengah memegang giliran kepemimpinan DK PBB. Pertemuan itu disebut bertujuan untuk memperoleh pemaparan komprehensif terkait kondisi politik dan keamanan di Iran yang kian memanas.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran, terutama setelah gelombang demonstrasi besar mengguncang Iran dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah AS menilai situasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas regional sehingga perlu mendapat perhatian komunitas internasional.
Aksi unjuk rasa di Iran bermula pada 28 Desember di kawasan Grand Bazaar, Teheran. Para pedagang dan pemilik usaha turun ke jalan memprotes kondisi ekonomi yang terus memburuk, termasuk anjloknya nilai mata uang rial. Dalam waktu singkat, protes meluas ke berbagai kota dan berubah menjadi gerakan yang lebih besar menentang pemerintahan yang telah berkuasa sejak Revolusi 1979.
Dalam perkembangan terbaru, sejumlah lembaga pemantau melaporkan tingginya angka korban jiwa akibat bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat menyebut telah memverifikasi ribuan kematian, termasuk warga sipil, aparat, serta anak-anak di bawah umur.
Menurut data HRANA, total korban tewas mencapai lebih dari 2.500 orang sejak gelombang protes dimulai. Angka tersebut diperoleh melalui jaringan pelapor di lapangan yang melakukan verifikasi berlapis terhadap setiap informasi.
Sementara itu, seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan identitasnya mengakui bahwa sekitar 2.000 orang meninggal dalam kerusuhan tersebut. Ia menuding kelompok “teroris” sebagai pihak yang bertanggung jawab atas banyaknya korban, baik dari kalangan warga maupun personel keamanan.
Pengakuan tersebut menjadi pernyataan resmi pertama dari otoritas Iran terkait jumlah korban secara keseluruhan. Sebelumnya, pemerintah Teheran cenderung menutup rapat informasi dan menyebut aksi protes sebagai upaya destabilisasi yang didalangi pihak asing.
Pertemuan DK PBB nanti diperkirakan akan membahas kemungkinan langkah diplomatik untuk meredakan krisis, sekaligus mendorong perlindungan terhadap warga sipil di Iran. (Dta)
