Oleh : Ahmad Fadillah Zurdi – Mahasiswa Universitas Jambi
Porosjambimedia.com, JAMBI – Ketika negara yang menciptakan kerusakan tiba-tiba tampil sebagai penyelamat, kita tidak sedang menyaksikan penegakan keadilan, tapi pertunjukan busuk yang didesain dengan kalkulasi citra. Itulah yang terjadi di Raja Ampat. Pemerintah mencabut empat izin tambang, lalu secara terbuka mengklaim bahwa mereka sedang mendengar suara rakyat dan menyelamatkan bumi. Tapi tunggu sebentar bukankah izin-izin itu justru mereka keluarkan sebelumnya? Bukankah kerusakan yang terjadi sudah lama diperingatkan oleh masyarakat adat dan organisasi lingkungan?
Ini bukan kebijakan progresif. Ini adalah manuver politik yang menjijikkan: menciptakan kebakaran, lalu berpura-pura jadi petugas damkar. Bukan solusi, melainkan ilusi.
Untuk memahami betapa liciknya permainan ini, kita perlu bicara tentang teori manipulasi isu. Teori ini menjelaskan bagaimana aktor kekuasaan secara sistematis mengalihkan perhatian publik dari akar persoalan dengan menciptakan atau membingkai isu tertentu sedemikian rupa. Dalam hal ini, pencabutan izin tambang dijadikan panggung simbolik yang terlihat baik secara moral, padahal bertujuan menutupi fakta yang lebih besar: bahwa negara terlibat langsung dalam kejahatan ekologis itu.
Teori manipulasi isu ini erat kaitannya dengan Agenda Setting Theory (McCombs & Shaw, 1972), di mana media dan kekuasaan tidak mengatur apa yang harus kita pikirkan, melainkan apa yang harus kita pikirkan tentang sesuatu. Pemerintah tidak mendorong publik untuk melihat kerusakan yang telah terjadi di Raja Ampat sebagai kejahatan negara, tapi malah membingkai pencabutan izin sebagai aksi heroik. Mereka mengatur sorotan, menonjolkan satu sisi tindakan mereka, dan menyembunyikan fakta bahwa PT Gag Nikel anak perusahaan milik negara sendiri masih tetap beroperasi dan merusak lingkungan yang sama.
Lalu muncul simbol-simbol baru: Menteri berbicara dengan narasi hijau, baliho-baliho pemerintah memuat slogan “melindungi bumi Papua”, hingga sejumlah akun media sosial pemerintah daerah ikut-ikutan mengunggah konten penyelamatan. Ini bukan upaya penyadaran; ini adalah bentuk simulasi penyelamatan, dalam istilah Jean Baudrillard: representasi palsu yang dirancang untuk menggantikan realitas dan menipu kesadaran publik.
Yang lebih menyedihkan adalah bagaimana manipulasi ini bekerja di masyarakat. Publik yang sudah lelah dengan konflik politik dan inflasi informasi menjadi sasaran empuk. Ketika satu narasi disajikan terus-menerus dan diperkuat oleh semua kanal komunikasi resmi, maka persepsi akan terbentuk: bahwa negara sedang berada di pihak yang benar. Akhirnya, kritik dianggap tidak relevan, aktivis dianggap lebay, dan yang protes dianggap radikal. Manipulasi berhasil ketika korban mulai memeluk pelaku.
Lihat bagaimana negara memainkan peran ganda: sebagai regulator, pelaku, dan sekaligus penebus. Ini adalah posisi yang mustahil secara etis, tapi mungkin dalam politik. Pemerintah menyusun narasi seolah pencabutan tambang adalah bentuk komitmen, padahal itu cuma cara mengamputasi bagian tubuh yang busuk agar kanker lebih besar tidak terlihat. Mereka mencabut empat izin, lalu menyelamatkan satu: milik sendiri. Itulah ironi paling besar dan paling memuakkan.
Kita sedang menghadapi bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi praktik manipulasi terstruktur, sistemik, dan masif terhadap kesadaran publik. Negara tidak hanya membiarkan perusahaan merusak ekologi Raja Ampat, tapi juga dengan sadar membungkam sejarah perlawanan masyarakat adat yang sejak lama menolak tambang. Tidak ada reparasi, tidak ada pemulihan, tidak ada pengakuan. Yang ada hanya pencitraan satu arah: dari penguasa kepada publik yang dibodohi oleh narasi tunggal.
Kalau ini dibiarkan, maka ke depan setiap kejahatan akan bisa dicuci bersih hanya dengan pidato singkat, pencabutan simbolik, dan framing media. Kejahatan akan dikaburkan oleh koreografi politik yang rapi. Pelaku bisa mengklaim diri sebagai penyelamat, dan rakyat kembali menjadi penonton yang disuruh bertepuk tangan untuk pertunjukan yang tak pernah mereka setujui.
Ini bukan tentang tambang saja. Ini adalah pelajaran bahwa di negeri ini, narasi bisa lebih penting dari kenyataan. Bahwa yang menentukan kebenaran bukanlah fakta, melainkan siapa yang punya panggung. Dan sayangnya, untuk kasus Raja Ampat, panggung itu sudah lama dibeli oleh negara dan para kroninya.
