Kerinci, Porosjambimedia.com— Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Provinsi Jambi melalui Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan apresiasi kepada manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib atas komitmen dan langkah nyata dalam melakukan pembenahan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 30 hari kerja..
Apresiasi ini merupakan tindak lanjut dari audiensi antara DPD IMM Provinsi Jambi dengan pihak manajemen rumah sakit, yang sebelumnya menghasilkan kesepakatan bersama untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek pelayanan.
Berdasarkan hasil pemantauan serta laporan masyarakat selama periode pembukaan posko pengaduan, terdapat sejumlah perubahan positif.
Perbaikan tersebut terlihat pada aspek pelayanan tenaga kesehatan, sistem pendaftaran pasien, serta peningkatan sikap dan respons petugas terhadap masyarakat.
Kepala Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Provinsi Jambi, Yopi Aprizal, menyampaikan bahwa langkah pembenahan yang dilakukan patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan dalam merespons aspirasi publik.
“Kami melihat adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pelayanan di RSUD Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh.
Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang dibangun dalam audiensi sebelumnya benar-benar ditindaklanjuti dengan baik.
Kami mengapresiasi upaya tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Yopi.
Lebih lanjut, Yopi menegaskan bahwa apresiasi ini tidak mengurangi fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh IMM.
“Kami tetap mendorong agar pembenahan ini dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya dalam jangka pendek. IMM akan terus hadir sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan,” tambahnya.
DPD IMM Provinsi Jambi menilai bahwa upaya perbaikan yang dilakukan telah sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, DPD IMM Provinsi Jambi akan terus melakukan pengawasan secara konstruktif serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
