Jakarta, Porosjambimedia.com -Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa disinformasi menjadi tantangan utama setelah Indonesia bergabung dalam forum Board of Peace. Ia menilai penyebaran informasi menyesatkan berpotensi memicu salah persepsi publik sekaligus melemahkan posisi Indonesia di forum internasional.
Menurutnya, terdapat pihak-pihak yang diduga memanfaatkan isu penderitaan Palestina untuk kepentingan tertentu. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai upaya yang tidak bertanggung jawab karena mengambil keuntungan dari polemik yang terjadi di Palestina.
Meutya menjelaskan bahwa pemerintah dapat membedakan antara kritik yang bersifat membangun dan narasi yang mengarah pada disinformasi. Ia mencontohkan adanya lonjakan penyebaran informasi menyesatkan menjelang pelaksanaan BoP, termasuk isu geothermal yang seolah-olah menggambarkan Indonesia membiarkan keterlibatan perusahaan Israel.
Ia mengungkapkan adanya dugaan bahwa penyebaran informasi tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat umum, melainkan dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang mengambil momentum dari situasi tersebut.
Setelah pelaksanaan rapat perdana BoP, Meutya menilai berbagai tudingan mulai terjawab. Indonesia disebut memperoleh apresiasi dalam forum itu, termasuk dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Indonesia sebagai negara besar dengan kepemimpinan yang kuat serta adanya komitmen pengiriman pasukan perdamaian dalam jumlah signifikan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum, termasuk yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika terbukti melanggar, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses terhadap konten terkait.
Politikus dari Partai Golkar tersebut menekankan bahwa pendekatan utama pemerintah adalah memperkuat narasi yang transparan dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Pemerintah juga menggandeng media serta organisasi masyarakat untuk menyampaikan informasi yang utuh mengenai kebijakan Indonesia.
Ia menambahkan bahwa isu Palestina bukan semata kebijakan pemerintah, melainkan isu bersama bangsa Indonesia, sehingga diperlukan dukungan berbagai pihak untuk meluruskan narasi dan mencegah berkembangnya disinformasi. (Khy)
