Jambi, Porosjambimedia.com – Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong penguatan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan Manajemen Talenta ASN. Sistem tersebut dinilai mampu membantu pemerintah memetakan pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja, serta potensi yang dimiliki.
Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif penerapan manajemen talenta sebagai salah satu instrumen untuk membangun birokrasi yang lebih profesional sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang berpotensi menjadi pemimpin di masa mendatang.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Manajemen Talenta ASN di Hotel Amaris, Kabupaten Bungo, Kamis (3/9/2026).
Menurut Al Haris, penerapan sistem tersebut akan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kemampuan dan potensi setiap ASN. Selama ini, masih terdapat kompetensi pegawai yang belum teridentifikasi secara optimal.
“ASN kita memiliki kompetensi yang luar biasa, tetapi belum semuanya terpetakan. Melalui sistem dan asesmen, potensi tersebut dapat tergambar sehingga pemerintah lebih mudah menentukan dan menempatkan pegawai sesuai kompetensinya,” ujar Al Haris.
Ia menilai manajemen talenta tidak sekadar berkaitan dengan proses penilaian pegawai, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem karier ASN yang lebih terarah dan berbasis merit.
Dengan pemetaan yang lebih akurat, pemerintah dapat menentukan pengembangan kompetensi, penempatan, hingga kaderisasi kepemimpinan berdasarkan kemampuan dan rekam kinerja masing-masing aparatur.
Al Haris juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi ikut mengimplementasikan manajemen talenta ASN. Menurutnya, penerapan sistem tersebut perlu dilakukan secara bersama agar pengelolaan aparatur di seluruh daerah semakin terintegrasi.
“Saya mengimbau para bupati dan wali kota untuk mulai menerapkan sistem ini. Ini baik untuk meningkatkan kinerja aparatur sekaligus menyinergikan program pembangunan di masing-masing daerah,” tegasnya.
Dorong Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi.
Menurut Zudan, perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, sederhana, mudah diakses, dan saling terintegrasi.
Ia menyampaikan bahwa isu transformasi digital menjadi salah satu perhatian dalam forum pemerintahan tingkat Asia Tenggara yang diikutinya pada Agustus 2026. Arah pelayanan pemerintahan ke depan, kata dia, semakin dituntut untuk memanfaatkan sistem digital.
“Semua layanan pemerintahan harus diarahkan agar dapat diselesaikan dalam bentuk digital,” ujarnya.
Zudan juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi aktif menciptakan inovasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik seharusnya mampu mengantisipasi kebutuhan warga, bukan sekadar menunggu masyarakat datang menyampaikan keluhan atau permintaan.
“Inovasi harus dilakukan oleh kepala OPD agar pelayanan dapat diberikan bahkan sebelum masyarakat meminta. Tugas kepala OPD adalah terus berinovasi,” tegasnya.
Selain kompetensi dan inovasi, Zudan menilai integritas ASN merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam membangun birokrasi yang berkualitas.
Integritas diperlukan agar peningkatan kompetensi dan pemanfaatan teknologi tetap berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penerapan manajemen talenta, transformasi digital, inovasi, dan penguatan integritas diharapkan mampu menciptakan ASN yang semakin profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi. (Hst)
