SUNGAI PENUH, Porosjambimedia.com – Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh gelar hearing bersama Dinas Kesehatan, manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib, serta BPJS Kesehatan guna membahas peningkatan pelayanan kesehatan terhadap Masyarakat, Rabu (25/02).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Dahkir Yahya, S.Pd.,MM dan dihadiri Pimpinan DPRD Hutri Randa, S.Sos.,MM, para Anggota Komisi I, jajaran Dinkes, jajaran RSUD, serta perwakilan BPJS Kesehatan. Hearing ini digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
Komisi I menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya antrean pasien, pelayanan administrasi BPJS, hingga optimalisasi rujukan dan penanganan pasien gawat darurat. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara maksimal.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi, baik pasien umum maupun peserta BPJS,” tegas Ketua Komisi I.
Ketua DPRD Hutri Randa, dalam arahannya menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus diprioritaskan. Ia menekankan pentingnya sinergitas dalam memberikan pelayanan yang optimal.
“Kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Kami ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa dipersulit mendapatkan layanan, baik karena persoalan administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Semua pihak harus berkomitmen meningkatkan kualitas secara menyeluruh,” ujarnya.
Pihak RSUD menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas, termasuk pembenahan sistem antrean, peningkatan kedisiplinan, serta pemenuhan sarana prasarana. Sementara, BPJS menjelaskan mekanisme pelayanan dan prosedur klaim guna meminimalisir kendala administrasi yang sering dikeluhkan masyarakat.
Komisi I mendorong Dinkes agar memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh fasilitas layanan kesehatan, sehingga standar pelayanan minimal dapat terpenuhi.
Di akhir hearing, Komisi I menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui fungsi pengawasan serta dukungan anggaran. (Hmsdpr)
