KERINCI, Porosjambimedia.com – Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan komitmennya untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen pembangunan yang berpihak pada peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Kerinci, Senin (3/8/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Kerinci dan dihadiri Wakil Bupati Kerinci, pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Monadi mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan saran, kritik, dan masukan konstruktif terhadap rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Menurutnya, berbagai pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif demi menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Monadi menegaskan, sektor pelayanan dasar akan menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027. Pemerintah daerah akan memperkuat anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta disiplin fiskal.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan melalui perencanaan berbasis prioritas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan Mall Pelayanan Publik serta mendorong digitalisasi layanan guna meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Di sektor pendapatan daerah, Bupati Monadi menegaskan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem perpajakan dan retribusi berbasis digital. Potensi penerimaan dari PBB-P2, BPHTB, pajak hotel dan restoran, reklame, opsen PKB, BBN-KB, hingga sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perhubungan akan terus dimaksimalkan secara realistis dan terukur.
Pemerintah daerah juga memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, maupun pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD akan menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Dengan demikian, program pembangunan yang dirancang diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menanggapi masukan DPRD terkait serapan belanja modal, Pemkab Kerinci akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar realisasi anggaran dapat dimulai sejak triwulan pertama. Pemerintah juga akan memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan dan akuntabel.
Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemkab Kerinci akan terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur pendukung, serta promosi potensi unggulan daerah. Di bidang infrastruktur, pemerintah akan melanjutkan perbaikan jaringan jalan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah juga mengupayakan pengadaan mobil pemadam kebakaran guna meningkatkan pelayanan masyarakat, termasuk untuk wilayah Batang Merangin.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Monadi juga menegaskan komitmennya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti laporan terkait ASN yang dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional maupun melanggar etika. Pembinaan dan penegakan disiplin akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Monadi berharap sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat sehingga APBD Tahun 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
