SUNGAI PENUH, Porosjambimedia.com – DPRD Kota Sungai Penuh gelar rapat gabungan dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, Senin (20/04).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Hardizal, S.Sos.,MH didampingi Wakil Ketua II Emrizal, S.Pt serta dihadiri oleh para anggota dewan, Tim Asistensi dan jajaran SKPD terkait.
Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi DPRD menyampaikan hasil pembahasan LKPJ T.A 2025. Secara umum, Komisi-komisi menilai bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2025 telah menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Komisi I menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, serta mendorong optimalisasi komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, Komisi I juga memberikan berbagai catatan strategis terkait penempatan pejabat sesuai kompetensi, efisiensi anggaran serta peningkatan kinerja SKPD.
Sementara itu, Komisi II menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan perbaikan pada beberapa sektor. Komisi II juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, serta optimalisasi capaian kinerja agar selaras dengan target pembangunan daerah.
Di sisi lain, Komisi III memberikan sejumlah catatan penting terkait kualitas data, capaian kinerja, serta sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi program. Komisi III juga menekankan perlunya peningkatan akurasi penyajian data serta penguatan kinerja perangkat daerah agar lebih transparan, efektif dan akuntabel.
Rapat gabungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hasil pembahasan dari seluruh komisi nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada Walikota sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. (Hmsdpr)
