Pj Kepala Daerah Tidak Boleh Mengikuti Pilkada 2024

- Redaksi

Kamis, 29 Februari 2024 - 19:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Porosjambimedia.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum RI mewacanakan aturan legal formal untuk penjabat (Pj) gubernur tidak boleh mengikuti pemilihan kepala daerah karena dikhawatirkan berpotensi melakukan investasi politik selama menjalankan tugas administratifnya.

“Misalnya, karena dia perpanjangan tangan sebagai petugas dan pejabat administratif, maka mungkin saja bisa ada pikiran bahwa tidak boleh maju (pilkada), misalnya, karena bisa jadi pada saat masa jabatan dia, maka dia melakukan investasi politik,” kata Plt. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu RI Rahmat Jaya Parlindungan Siregar di Manado, Sulawesi Utara, dikutip Jumat.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan wacana tersebut merupakan bagian dari tugas Bawaslu dalam memetakan potensi kerawanan dalam pemilu.

“Itu adalah bagian dari Bawaslu untuk memetakan berbagai potensi kerawanan. Tetapi dalam konteks ini, kita menghormati seluruh proses karena kita akan menjadikan undang-undang sebagai acuannya, termasuk siapa siapa saja yang berhak mencalonkan diri misalnya,” kata Lolly.

Sebelumnya, pada acara “Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Isu Strategis: Netralitas ASN” di Manado, Kamis (21/9), Rahmat mengatakan pada dasarnya Pj gubernur bukan merupakan pejabat publik, melainkan pejabat administratif.

Baca Juga :  LAKUKAN KECURANGAN PEMILU, ANGGOTA KPPS DIANCAM PIDANA 6 TH PENJARA

Rahmat berpendapat bahwa terdapat kemungkinan para Pj gubernur akan maju pada pilkada. Oleh karena itu, menurut dia, masa jabatan menjadi Pj gubernur bisa saja dijadikan sebagai kesempatan membangun infrastruktur politik.

“Walu itu belum terjadi, tapi ini menjadi indikasi yang cukup kuat dan bagi kami perlu menjadi catatan dalam proses dialektika demokrasi ke depan,” katanya.

Menurut Rahmat, kondisi tersebut dapat berpengaruh pada netralitas aparatur sipil negara (ASN). Selaku Plt. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu RI Rahmat merasa perlu memberikan perhatian terkait hal itu.

“Kalau itu dibangun untuk infrastruktur politik ke depan, maka mungkinkah kita harus berpikir bahwa ada aturan yang mempertegas pejabat pemerintah yang posisinya sebagai pj itu misalnya ditegaskan dalam aturan legal formalnya, tidak boleh maju di dalam pilkada berikutnya karena itu berpengaruh pada isu netralitas ASN,” ucapnya.

Baca Juga :  Bawaslu Kerinci umumkan berakhirnya masa kampanye

Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong menyambut baik rekomendasi Bawaslu.

“Memang ini kan masih opini, belum ada semacam fakta. Barangkali masa-masa lalu ada, tapi sekarang belum ada. Tapi kita tentu ada tindakan preventif yang harus kita lakukan. Jadi harapan kita, kalau ini terpikir dari Bawaslu, tentu kalau bisa ini bisa menjadi salah satu rekomendasi acara ini,” kata Togap.

Dia mengatakan bahwa memang belum ada aturan yang melarang Pj gubernur maju pilkada sehingga wacana tersebut bisa dijadikan sebagai tindakan preventif untuk menjaga netralitas ASN.

Togap mendorong Bawaslu untuk menyampaikan rekomendasi tersebut kepada DPR dan pemerintah, mengingat masih terdapat waktu menjelang Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada November 2024.

“Masih ada waktu kalau memang nanti dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu merekomendasikan kepada DPR atau peraturan pemerintah, barangkali nanti karena menyangkut ASN, enggak perlu undang-undang, peraturan pemerintah cukup atau perpres (peraturan presiden),” katanya.

Penulis : Red

Berita Terkait

Tafyani dan Fadli sepakat untuk saling mendukung demi kemajuan Kerinci kedepan
Sepi peminat, Panwascam diminta bersikap profesional bukan karena ada Titipan.
Beredar kabar  Untuk Kelulusan PPS Di kerinci Jambi Dimintai Sejumlah uang kepada Peserta
Hasil survey – Roli darsa masuk dalam tokoh potensial untuk Pilkada KERINCI 
Mempertanyakan Peran PBB Atas Pelanggaran HAM Khususnya Hak Anak Dalam Konflik Yang Terjadi Antara Palestina-Israel
Gubernur Al Haris: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kokoh Kan Semangat Nasionalisme
Sekda kerinci Zainal Pimpin Hari Kebangkitan nasional ke 116 Sekaligus Hari kesadaran Nasional
KPU Kerinci Bantah Isu Pungli Rekrut PPK dan PPS Di Pilkada 2024

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:47 WIB

Sukma Djaya Negara di lantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:46 WIB

SOLIDARITAS MASYARAKAT TLS DALAM BENTUK PENGGALANGAN DANA BANTUAN SOSIAL ATAS EKSEKUSI RUMAH SATARIAH DI DESA BALAI

Senin, 10 Juni 2024 - 17:20 WIB

AMSB PEDULI KORBAN EKSEKUSI RUMAH HASIL BANTUAN BAZNAS

Jumat, 7 Juni 2024 - 12:26 WIB

SMA NEGERI 2 KERINCI BAGIKAN  BEASISWA PIP (PROGRAM INDONESIA PINTAR) BEKERJASAMA DENGAN BNI.

Selasa, 4 Juni 2024 - 10:07 WIB

Nelly Afrianty Dipercayai Menjadi narasumber Oleh BPMP Provinsi Jambi Dalam upaya Optimalisasi pemanfaatan chromebooks dan akun belajar.id.

Rabu, 29 Mei 2024 - 20:50 WIB

Tafyani dan Fadli sepakat untuk saling mendukung demi kemajuan Kerinci kedepan

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:38 WIB

Sepi peminat, Panwascam diminta bersikap profesional bukan karena ada Titipan.

Selasa, 28 Mei 2024 - 17:54 WIB

Kasus Anak bunuh Ibu kandungnya Di kerinci Jambi – Polres Kerinci gelar Press Release

Berita Terbaru

seni dan budaya

Adat lamo pasko usang Semurup, Njuk tau Jelang hari raya qurban

Jumat, 14 Jun 2024 - 21:58 WIB