Menpan RB Dorong Keterbukaan informasi Publik di instansi Pemerintah

- Redaksi

Kamis, 1 Februari 2024 - 21:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POROS, JAKARTA  – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendorong keterbukaan informasi publik di instansi pemerintahan dengan mengimbau instansi milik negara menginformasikan semua tahapan dalam pembuatan kebijakan publik.

Menurut Anas, informasi yang komprehensif mengenai birokrasi pemerintah tidak hanya mendorong indeks keterbukaan informasi publik, tetapi juga sebagai bentuk diseminasi kinerja birokrasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami mendukung agar pekerjaan birokrasi oleh instansi pemerintah semakin terbuka dan setiap tahapan keputusan birokrasi dapat disampaikan ke publik, terutama menyangkut keputusan yang berdampak pada birokrasi dan masyarakat luas,” kata Anas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta

Menpan RB menjelaskan bahwa dengan keterbukaan informasi publik terkait kinerja birokrasi, maka masyarakat dapat secara langsung memantau langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Masyarakat, kata dia, juga bisa secara aktif untuk memberikan umpan balik dan masukan pada tiap tahapan proses perumusan kebijakan yang dilakukan.

Hal itu dikatakan Anas usai bertemu dengan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (31/1) kemaren. Pada pertemuan itu, Anas menekankan kolaborasi kementerian/lembaga dengan lembaga negara penunjang (state auxiliary organs), seperti KIP.

Baca Juga :  MPR minta pemerintah berikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS

Kolaborasi tersebut diyakini akan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait program-program pemerintah untuk menjamin keterbukaan informasi, sehingga tercipta masyarakat yang partisipatif.

Di sisi lain, ia juga menyinggung digitalisasi yang mengambil peranan dalam keterbukaan informasi serta percepatan penyebaran informasi. Hal ini, kata dia, harus dapat ditangkap oleh pemerintah agar senantiasa memberikan informasi yang benar dan terpercaya.

Anas menyebut informasi terkait birokrasi dapat lebih mudah diakses dengan berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana sedang dijalankan pemerintah yang akan dituangkan dalam Portal Pelayanan Publik.

“Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mengintegrasikan berbagai macam jenis layanan instansi pemerintah dalam satu portal layanan, sehingga dampaknya masyarakat akan jauh lebih mudah untuk mengakses informasi dan mendapatkan pelayanan,” ujar Anas.

Selain itu, Anas juga menyatakan bahwa Kemenpan RB siap mendukung apabila keterbukaan informasi publik dapat dikolaborasikan ke dalam penilaian reformasi birokrasi khususnya penilaian kualitas kebijakan.

“Keterbukaan informasi publik dapat menjadi bagian penting dalam aspek penilaian kualitas kebijakan, serta dapat menjadi komponen penghitungan Indeks RB, sehingga instansi pemerintah didorong untuk semakin terbuka atas berbagai informasi publik yang dimilikinya. Namun tentu perlu pengayaan informasi apa yang berdampak dan diperlukan masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  GERCEP JAMBI MEREDAM INFLASI

Sementara itu, Ketua KIP Donny Yoesgiantoro mengatakan informasi yang dikeluarkan oleh badan publik merupakan informasi-informasi yang penting. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan badan publik, dikelola, diterima, dan kemudian dikirim kepada publik.

“Kami ingin informasi ini harus bersifat promotif juga, dari tahapan membuat informasi, sampai dengan menjadi informasi publik. Hadirnya informasi publik yang baik dari badan publik akan menciptakan good governance (tata kelola baik) yang terbuka, transparan, dan akuntabilitas yang mana dapat didukung dengan sistem yang baik berbasis teknologi,” ucap Donny.

Donny juga mengatakan KIP mendukung penyediaan informasi dalam sembilan prioritas layanan yang akan ditransformasikan secara digital oleh government technology (GovTech) yang tengah dikembangkan pemerintah saat ini.

“Kami mendukung langkah sinkronisasi dan koordinasi informasi publik dari penyedia layanan prioritas dalam transformasi digital pemerintahan,” ucap dia.

Penulis : Red

Berita Terkait

Mempertanyakan Peran PBB Atas Pelanggaran HAM Khususnya Hak Anak Dalam Konflik Yang Terjadi Antara Palestina-Israel
Gubernur Al Haris: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kokoh Kan Semangat Nasionalisme
Sekda kerinci Zainal Pimpin Hari Kebangkitan nasional ke 116 Sekaligus Hari kesadaran Nasional
GERCEP JAMBI MEREDAM INFLASI
Pemkot Sungai Penuh Peringati Hardiknas Tahun 2024
KETUA DPRD SUNGAI PENUH LENDRA IKUTI UPACARA PERINGATAN HARDIKNAS TAHUN 2024
Temukan Maladministrasi Penundaan Berlarut, Ombudsman RI Berikan Rekomendasi ke Pemkab Bungo
Sekolah Indonesia Kairo Gelar Kemah Pramuka

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:47 WIB

Sukma Djaya Negara di lantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:46 WIB

SOLIDARITAS MASYARAKAT TLS DALAM BENTUK PENGGALANGAN DANA BANTUAN SOSIAL ATAS EKSEKUSI RUMAH SATARIAH DI DESA BALAI

Senin, 10 Juni 2024 - 17:20 WIB

AMSB PEDULI KORBAN EKSEKUSI RUMAH HASIL BANTUAN BAZNAS

Jumat, 7 Juni 2024 - 12:26 WIB

SMA NEGERI 2 KERINCI BAGIKAN  BEASISWA PIP (PROGRAM INDONESIA PINTAR) BEKERJASAMA DENGAN BNI.

Selasa, 4 Juni 2024 - 10:07 WIB

Nelly Afrianty Dipercayai Menjadi narasumber Oleh BPMP Provinsi Jambi Dalam upaya Optimalisasi pemanfaatan chromebooks dan akun belajar.id.

Rabu, 29 Mei 2024 - 20:50 WIB

Tafyani dan Fadli sepakat untuk saling mendukung demi kemajuan Kerinci kedepan

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:38 WIB

Sepi peminat, Panwascam diminta bersikap profesional bukan karena ada Titipan.

Selasa, 28 Mei 2024 - 17:54 WIB

Kasus Anak bunuh Ibu kandungnya Di kerinci Jambi – Polres Kerinci gelar Press Release

Berita Terbaru

seni dan budaya

Adat lamo pasko usang Semurup, Njuk tau Jelang hari raya qurban

Jumat, 14 Jun 2024 - 21:58 WIB