LAKUKAN KECURANGAN PEMILU, ANGGOTA KPPS DIANCAM PIDANA 6 TH PENJARA

- Redaksi

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Porosjambimedia.com  – Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan oleh anggota KPPS adalah larangan melakukan politik praktis. Menurut Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja menggunakan fasilitas atau sarana yang disediakan oleh penyelenggara Pemilu untuk kepentingan politik praktis peserta Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Selain itu, anggota KPPS juga dilarang melakukan kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Menurut Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 72 juta.

Anggota KPPS juga harus menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Menurut Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017, setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Baca Juga :  Bagaimana Tahapan Pilkada Serentak 2024?

KPU mengimbau kepada seluruh anggota KPPS untuk mematuhi aturan dan sanksi yang berlaku, serta menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS.

Berikut ringkasan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 501

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 502

Baca Juga :  KPU RI Selesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk 38 provinsi

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 503

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 504

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

 

 

Penulis : Red

Berita Terkait

Sukma Djaya Negara di lantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
Tafyani dan Fadli sepakat untuk saling mendukung demi kemajuan Kerinci kedepan
Sepi peminat, Panwascam diminta bersikap profesional bukan karena ada Titipan.
Kasus Anak bunuh Ibu kandungnya Di kerinci Jambi – Polres Kerinci gelar Press Release
Beredar kabar  Untuk Kelulusan PPS Di kerinci Jambi Dimintai Sejumlah uang kepada Peserta
Hasil survey – Roli darsa masuk dalam tokoh potensial untuk Pilkada KERINCI 
KPU Kerinci Bantah Isu Pungli Rekrut PPK dan PPS Di Pilkada 2024
MEMANAS..‼️Aksi Demo Gabungan 2 LSM Di pengadilan negeri sungai penuh dan BRI cabang sungai penuh.

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 07:40 WIB

Wako Ahmadi & Wawako Antos Gelar Sholat Idul Adha di Lapangan Merdeka

Senin, 17 Juni 2024 - 11:23 WIB

Pemkab Kerinci Gelar Idul Adha 1445 H Bersama Masyarakat di Lapangan Merpati Hiang

Kamis, 13 Juni 2024 - 21:03 WIB

Wako Ahmadi Pimpin Sidak, Pantau Harga Pangan Jelang Hari Raya Idul Adha

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:33 WIB

Jelang Idul Adha, Pemkab Kerinci Gelar Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar di Balai Hiang

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:23 WIB

KBRI Kairo Resmikan Gerai Baru Ban dan Pelek Kendaraan Indonesia di Kota Madinaty Mesir

Minggu, 9 Juni 2024 - 01:11 WIB

Dumisake Gubernur Al Haris, Rp 14,2 M untuk Beasiswa Digelontorkan

Jumat, 7 Juni 2024 - 13:34 WIB

Hadiri Penutupan TMMD Ke 120, Pj Bupati Asraf : Kegiatan Ini Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat.

Kamis, 6 Juni 2024 - 16:48 WIB

Sekda Sudirman Sandang Gelar Doktor dengan Predikat Sangat Memuaskan

Berita Terbaru

seni dan budaya

Adat lamo pasko usang Semurup, Njuk tau Jelang hari raya qurban

Jumat, 14 Jun 2024 - 21:58 WIB