KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tipikor

- Redaksi

Selasa, 16 April 2024 - 16:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POROSJAMBIMEDIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

“KPK belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, peran dan sangkaan pasalnya hingga nanti ketika kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh tim penyidik. Namun kami mengonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai sekarang” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali menerangkan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

Tim penyidik KPK kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

“Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang” ujarnya.

Baca Juga :  DEPRESI BERAT, SEORANG PRIA DITEMUKAN GANTUNG DIRI!

Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal perkara tersebut karena proses penyidikan yang masih berjalan.

Namun dia memastikan perkembangan kasus tersebut akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat.

“Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik” tuturnya.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

KPK selanjutnya pada Jumat, 23 Februari 2024 menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono (AS) dalam perkara yang sama.

Konstruksi perkara tersebut diduga berawal saat BPPD Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai target pendapatan pajak pada tahun 2023.

Atas capaian target tersebut, Bupati Sidoarjo kemudian menerbitkan Surat Keputusan untuk pemberian insentif kepada pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo

Atas dasar keputusan tersebut, AS kemudian memerintahkan SW untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan bupati.

Baca Juga :  Terbongkar! Setelah 6 Th Kubur Jasad isteri di rumah

Besaran potongan yaitu 10 persen sampai 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

AS juga memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Tersangka AS juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati.

Khusus pada 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Penyidik KPK saat ini juga masih mendalami aliran dana terkait perkara dugaan korupsi tersebut.

Atas perbuatannya AS disangkakan melanggar Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Penulis : Red

Berita Terkait

Sukma Djaya Negara di lantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
Kasus Anak bunuh Ibu kandungnya Di kerinci Jambi – Polres Kerinci gelar Press Release
MEMANAS..‼️Aksi Demo Gabungan 2 LSM Di pengadilan negeri sungai penuh dan BRI cabang sungai penuh.
Mapolres Kerinci Gelar Upacara pemberhentian 1 orang personil Polres Kerinci berpangkat Brigpol
Samapta Polres Kerinci Gelar Giat Patroli KRYD, 4 Pasangan Bukan Suami Istri Diamankan, Dua Diantaranya Positif Narkoba
Kota sungai penuh Kembali dilanda banjir Mahasiswa Kritik PemKot Sungai Penuh Gagal Tangani Banjir
Temukan Maladministrasi Penundaan Berlarut, Ombudsman RI Berikan Rekomendasi ke Pemkab Bungo
Kasus Penipuan, Cori Siska ditahan Polresta Jambi

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:47 WIB

Sukma Djaya Negara di lantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:46 WIB

SOLIDARITAS MASYARAKAT TLS DALAM BENTUK PENGGALANGAN DANA BANTUAN SOSIAL ATAS EKSEKUSI RUMAH SATARIAH DI DESA BALAI

Senin, 10 Juni 2024 - 17:20 WIB

AMSB PEDULI KORBAN EKSEKUSI RUMAH HASIL BANTUAN BAZNAS

Jumat, 7 Juni 2024 - 12:26 WIB

SMA NEGERI 2 KERINCI BAGIKAN  BEASISWA PIP (PROGRAM INDONESIA PINTAR) BEKERJASAMA DENGAN BNI.

Selasa, 4 Juni 2024 - 10:07 WIB

Nelly Afrianty Dipercayai Menjadi narasumber Oleh BPMP Provinsi Jambi Dalam upaya Optimalisasi pemanfaatan chromebooks dan akun belajar.id.

Rabu, 29 Mei 2024 - 20:50 WIB

Tafyani dan Fadli sepakat untuk saling mendukung demi kemajuan Kerinci kedepan

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:38 WIB

Sepi peminat, Panwascam diminta bersikap profesional bukan karena ada Titipan.

Selasa, 28 Mei 2024 - 17:54 WIB

Kasus Anak bunuh Ibu kandungnya Di kerinci Jambi – Polres Kerinci gelar Press Release

Berita Terbaru

seni dan budaya

Adat lamo pasko usang Semurup, Njuk tau Jelang hari raya qurban

Jumat, 14 Jun 2024 - 21:58 WIB