Dewan Pers: kebebasan berpendapat menjadi ancaman keamanan nasional jika tidak memperhatikan kode etik.

- Redaksi

Senin, 19 Februari 2024 - 22:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Porosjambimedia.com – Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum penyalahgunaan profesi wartawan bisa naik menjadi Peraturan Kapolri (Perkap).

Adapun ketentuan itu sudah ada sejak 2017, melalui nota kesepahaman (Mou) yang ditandatangani Tito Karnavian selaku Kapolri pada saat itu. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pun ingin ketentuan itu menjadi Perkap agar tak perlu diperbarui setiap tahunnya.

“MoU ini kita tindaklanjuti menjadi PKS, lalu sekarang sedang diinisiasi mudah-mudahan bisa menjadi Perkap,” kata Ninik saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin.

Menurutnya Dewan Pers menjunjung tinggi kebebasan pers karena menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain, kebebasan berpendapat juga menjadi ancaman terhadap keamanan nasional jika tidak memperhatikan kode etik.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama antara Dewan Pers dengan Polri bukan untuk memproteksi jurnalis dan perusahaan pers, melainkan memproteksi kebebasan pers.

Baca Juga :  Elviana : Jika tidak ada Prestasi mana mau orang Kerinci nyoblos saya

Karena menurutnya, Dewan Pers tidak ingin Indonesia dipenuhi dengan informasi-informasi yang keliru. Maka dari itu, yang diproteksi oleh Dewan Pers adalah karya jurnalistik yang telah menempuh metode-metode jurnalistik.

“Jangan sampai kebebasan sipil dihadapkan dengan keamanan nasional,” kata dia.

Terkadang, kata dia, ada beberapa media yang mengambil sumber informasi dari media sosial untuk dibuat menjadi sebuah berita, tanpa mengonfirmasi kepada narasumber. Tentu, kata dia, hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan di era Reformasi ini pers sangat bebas dan terbuka dibandingkan era Orde Baru. Menurutnya hal itu merupakan nilai dari demokrasi, karena publik bisa turut terlibat dalam mengawasi kebijakan.

Maka dari itu saat menjabat sebagai Kapolri, dia pun turut menandatangani nota kesepahaman terkait kemerdekaan pers agar permasalahan pers tidak langsung dibawa ke ranah hukum.

Baca Juga :  BMKG Kerinci : "Tetap Waspada!, Musim Hujan akan terus berlangsung hingga April mendatang"

“Kalau Dewan Pers menyatakan ada unsur pidana, baru diserahkan ke Polri,” kata Tito yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Walaupun begitu, dia mengatakan kebebasan pers harus berada dalam koridor yang tidak mengganggu keamanan nasional. Menurutnya perusahaan pers harus melakukan kontrol di internalnya sendiri agar produk jurnalistik yang dihasilkan berkualitas.

“Karena kontrol internal yang kuat, akan memberi kepercayaan pada pihak eksternal,” katanya.

Adapun pada tahun 2022, Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan utama PKS tersebut untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.

Berita Terkait

Mempertanyakan Peran PBB Atas Pelanggaran HAM Khususnya Hak Anak Dalam Konflik Yang Terjadi Antara Palestina-Israel
Gubernur Al Haris: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Kokoh Kan Semangat Nasionalisme
Sekda kerinci Zainal Pimpin Hari Kebangkitan nasional ke 116 Sekaligus Hari kesadaran Nasional
GERCEP JAMBI MEREDAM INFLASI
Pemkot Sungai Penuh Peringati Hardiknas Tahun 2024
KETUA DPRD SUNGAI PENUH LENDRA IKUTI UPACARA PERINGATAN HARDIKNAS TAHUN 2024
Temukan Maladministrasi Penundaan Berlarut, Ombudsman RI Berikan Rekomendasi ke Pemkab Bungo
Sekolah Indonesia Kairo Gelar Kemah Pramuka

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:47 WIB

Sukma Djaya Negara di lantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:46 WIB

SOLIDARITAS MASYARAKAT TLS DALAM BENTUK PENGGALANGAN DANA BANTUAN SOSIAL ATAS EKSEKUSI RUMAH SATARIAH DI DESA BALAI

Senin, 10 Juni 2024 - 17:20 WIB

AMSB PEDULI KORBAN EKSEKUSI RUMAH HASIL BANTUAN BAZNAS

Jumat, 7 Juni 2024 - 12:26 WIB

SMA NEGERI 2 KERINCI BAGIKAN  BEASISWA PIP (PROGRAM INDONESIA PINTAR) BEKERJASAMA DENGAN BNI.

Selasa, 4 Juni 2024 - 10:07 WIB

Nelly Afrianty Dipercayai Menjadi narasumber Oleh BPMP Provinsi Jambi Dalam upaya Optimalisasi pemanfaatan chromebooks dan akun belajar.id.

Rabu, 29 Mei 2024 - 20:50 WIB

Tafyani dan Fadli sepakat untuk saling mendukung demi kemajuan Kerinci kedepan

Selasa, 28 Mei 2024 - 18:38 WIB

Sepi peminat, Panwascam diminta bersikap profesional bukan karena ada Titipan.

Selasa, 28 Mei 2024 - 17:54 WIB

Kasus Anak bunuh Ibu kandungnya Di kerinci Jambi – Polres Kerinci gelar Press Release

Berita Terbaru

seni dan budaya

Adat lamo pasko usang Semurup, Njuk tau Jelang hari raya qurban

Jumat, 14 Jun 2024 - 21:58 WIB